SuaraBali.id - Dampak kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran di tahun 2025, terancam membuat bisnis pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) terpukul.
Pasalnya, ini akan berpengaruh terhadap anggaran terhadap ekonomi daerah terutama bagi sektor pariwisata dan akomodasi di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah NTB Wirajaya Kusuma mengatakan, Nusa Tenggara Barat sangat bergantung terhadap agenda MICE yang berkaitan dengan rapat, konferensi, insentif, dan pameran untuk meningkatkan okupansi hotel.
"Sekarang dengan kondisi penghematan efisiensi dan lain sebagainya memang agak berat," ujarnya di kantor BPS NTB, Rabu (6/2/2025).
Baca Juga:Satu Lagi Warga Bima Ditemukan Meninggal Dunia Tertimbun Lumpur
Menurutnya agenda MICE dari kementrian dan Lembaga pusat sangat berkontribusi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Apabila agenda MICE sepi akibat pemangkasan anggaran bisa mempengaruhi okupansi hotel, transportasi, usaha penyediaan makan dan minum, pertanian, perikanan, hingga peternakan.
Dampaknya sektor usaha jadi lesu karena kunjungan tamu sedikit.
Namun pemerintah Provinsi NTB akan meningkatkan upaya optimalisasi tiga lapangan usaha yang memberikan share paling besar bagi pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan IV 2024 menyebutkan tiga lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Nusa Tenggara Barat adalah pertanian sebanyak 20 persen, pertambangan 19 persen, dan perdagangan 14 persen.
Baca Juga:Satu Diantara 9 Korban Hilang Akibat Banjir Bandang di Bima Ditemukan Meninggal Dunia
"Ketiga lapangan usaha itu harus diperkuat agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat," pungkas Wirajaya. (ANTARA)
