SuaraBali.id - Ribuan dosen di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih tetap mengharapkan tunjangan kinerja (tukin) bisa terbayarkan oleh pemerintah pusat.
Bahkan bila tidak dibayarkan mereka mengancam akan mogok mengajar pada bulan Maret mendatang.
Koordinator aliansi dosen ASN Indonesia (ADAKSI) Wilayah NTB, Dr. Ahmad Fatoni mengatakan tunggakan tukin bagi dosen di bawah Kemendikbudristek saat dipimpin Nadiem Makarim akan membayarkan pada tahun 2025.
Hanya saja, kebijakan tersebut nyatanya tidak dikoordinasikan dengan menteri yang baru sehingga tidak dianggarkan pada tahun 2025 ini.
Baca Juga:Waspada! NTB Siaga Cuaca Ekstrem & Gelombang Tinggi Hingga 6 Februari
"Nadiem berjanji akan memberikan tukin Januari tahun 2025 melalui keputusan Menteri 447 pada bulan Oktober sembilan hari sebelum berhenti. Begitu Januari kemarin tidak ada uangnya karena Menteri baru tidak menganggarkan dan tidak ada komunikasi karena sekjen Nadiem pindah ke Kemendikdas," katanya Selasa (4/2/2025) sore.
Ia menyebut bahwa, pemberian tukin bagi dosen ASN ini muncul aturannya pada tahun 2020 pada masa Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri. Dimana sebelumnya tidak pernah dialokasikan dan tidak aturan untuk pemberian tukin bagi dosen ASN.
"Tukin itu aturannya tahun 2020. Ini angin segar bagi dosen ASN. Dan dosen dari kementerian lain sudah mendapatkan sejak tahun 2020," katanya.
Sudah lima tahun ini, dosen ASN di bawah Kemendikbudristek belum mendapatkan tukin yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pada tahun 2025 ini, para dosen mulai menuntut haknya agar bisa dibayarkan tahun 2025.
"Ini tahun keenam tidak dapat," katanya.
Baca Juga:Sedang Memancing Belut, Warga Malah Dikagetkan Dengan Tulang Manusia Berserakan
Para dosen ASN di NTB sudah bersurat kepada lembaga layanan pendidikan dan teknologi (LLDIKTI) Wilayah 8 Bali. Pasalnya, NTB, NTT dan Bali di bawah kewenangan LLDIKTI Wilayah 8.
"Sudah komunikasi tapi kan beliau di bawah kementerian jadi hanya menyampaikan saja ke pimpinan. Sudah disepakati dengan Komisi X dan Kementerian Keuangan sudah disepakati Rp2,5 triliun untuk tukin tahun 2025," katanya.
Akan tetapi sambungnya, dari alokasi anggaran yang disiapkan hanya untuk sebagian dosen ASN yang akan mendapatkan.
Dosen ASN yang akan mendapatkan yaitu yang termasuk ke dalam LLDIKTI dan PTN BLU.
"Tapi hanya sedikit saja. Kalau dirata-ratakan itu 30 ribu orang atau seitar Rp3-4 juta per orang. Ini hanya untuk tahun 2025. Kalau sudah lewat hangus kata menteri," katanya.
Diterangkannya, selama ini dosen ASN hanya mendapatkan gaji saja. Karena jika dibandingkan dengan ASN lainnya, pendapatan dosen lebih sedikit. Artinya, ASN sudah mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Ini kan (TKD) dari daerah. Tapi kan dosen dapat gaji saja. Makanya mau mogok mengajar," katanya.
Sementara itu, dosen Teknik Pertanian di Universitas Muhamadiyah ini menegaskan mogok mengajar akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. Karena para dosen ASN meminta agar tukin yang dijanjikan bisa dibayarkan pada bulan Februari ini.
"Pembelajaran ini kan awal Maret mulainya. Tidak mengajar nanti satu bulan, dua bulan, tiga bulan sampai cair tukin nya. Nanti kalau dosen tidak mengajar mahasiswa suruh demo saja," tegasnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Mataram Dr. Firmansyah mengharapkan persoalan pembayaran tukin tidak sampai menganggu kinerja dan berimplikasi pada kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pembayaran tukin ini juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan para dosen sehingga harus terpenuhi.
"Ini kan berpotensi ke dosen mogok. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi," katanya.
Kontributor Buniamin
