SuaraBali.id - Ribuan dosen di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih tetap mengharapkan tunjangan kinerja (tukin) bisa terbayarkan oleh pemerintah pusat.
Bahkan bila tidak dibayarkan mereka mengancam akan mogok mengajar pada bulan Maret mendatang.
Koordinator aliansi dosen ASN Indonesia (ADAKSI) Wilayah NTB, Dr. Ahmad Fatoni mengatakan tunggakan tukin bagi dosen di bawah Kemendikbudristek saat dipimpin Nadiem Makarim akan membayarkan pada tahun 2025.
Hanya saja, kebijakan tersebut nyatanya tidak dikoordinasikan dengan menteri yang baru sehingga tidak dianggarkan pada tahun 2025 ini.
Baca Juga:Waspada! NTB Siaga Cuaca Ekstrem & Gelombang Tinggi Hingga 6 Februari
"Nadiem berjanji akan memberikan tukin Januari tahun 2025 melalui keputusan Menteri 447 pada bulan Oktober sembilan hari sebelum berhenti. Begitu Januari kemarin tidak ada uangnya karena Menteri baru tidak menganggarkan dan tidak ada komunikasi karena sekjen Nadiem pindah ke Kemendikdas," katanya Selasa (4/2/2025) sore.
Ia menyebut bahwa, pemberian tukin bagi dosen ASN ini muncul aturannya pada tahun 2020 pada masa Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri. Dimana sebelumnya tidak pernah dialokasikan dan tidak aturan untuk pemberian tukin bagi dosen ASN.
"Tukin itu aturannya tahun 2020. Ini angin segar bagi dosen ASN. Dan dosen dari kementerian lain sudah mendapatkan sejak tahun 2020," katanya.
Sudah lima tahun ini, dosen ASN di bawah Kemendikbudristek belum mendapatkan tukin yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pada tahun 2025 ini, para dosen mulai menuntut haknya agar bisa dibayarkan tahun 2025.
"Ini tahun keenam tidak dapat," katanya.
Baca Juga:Sedang Memancing Belut, Warga Malah Dikagetkan Dengan Tulang Manusia Berserakan
Para dosen ASN di NTB sudah bersurat kepada lembaga layanan pendidikan dan teknologi (LLDIKTI) Wilayah 8 Bali. Pasalnya, NTB, NTT dan Bali di bawah kewenangan LLDIKTI Wilayah 8.
