SuaraBali.id - PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali diminta segera melepas pembatas laut yang menyulitkan nelayan Pulau Serangan.
Permintaan ini juga datang dari anggota DPR RI Dapil Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Ia juga meminta supaya persoalan ini tak sampai naik ke tingkat nasional, sebab akan mendatangkan dampak buruk bukan menyelesaikan masalah.
“Mudah-mudahan di sini Pak Tantowi cukup bijak, rakyat jangan sampai mereka terkurung seperti teroris di rumah sendiri, tidak bisa melaut sedangkan mereka lahir, hidup, dan besar di sini,” kata Adi.
Ia pun meminta supaya persoalan ini jangan sampai dibawa ke Jakarta karena bisa semakin ramai.
Baca Juga:Siapa Anggota DPR RI dari NTT yang Anaknya Aniaya Pacar hingga Tewas? Ini Sosoknya
“Mudah-mudahan pertemuan ini menyelesaikan sesuatu, tidak harus saya bawa ke Jakarta, beban saya pak nanti lagi kemana-mana, malah tambah ramainya bukan baiknya,” sambung mantan Ketua DPRD Bali itu.
Adi Wiryatama setuju dengan proyek KEK Kura-kura Bali yang ke depan akan menjadi tambahan destinasi pariwisata bagi Pulau Dewata.
Menurutnya memang proyek strategis ini membutuhkan investor, namun komitmen pengelola dan perhatian terhadap komunitas lokal tidak boleh diabaikan.
Sementara itu selama beberapa tahun terakhir akses nelayan yang hendak melaut terganggu akibat dipasangnya jaring pelampung pembatas laut.
Dampaknya nelayan jadi harus mencari jalur lebih jauh yang berdampak pada kurangnya tangkapan, terkurasnya waktu, serta beban biaya operasional, ini baru mencuat dan mendapat atensi.
Baca Juga:Siap Bertarung di Pemilu 2024, Partai Ummat NTB Berencana Jagokan Buni Yani di DPR RI
Ia pun tak ingin kasus batas pelampung laut di Pulau Serangan melanjutkan kasus pagar laut di Tangerang, sehingga ia menekankan agar pengelola memberi kepastian kapan mereka memutuskan melepas pembatas.
“Biar tidak seperti di Jakarta, saya juga lelah kesana kemari mengurusi bambu, itu saja semua sekarang, sampai program DPR yang lain mandeg, kapan kita ngurus kesejahteraan rakyat kalau ngurus bambu semua, mudah-mudahan ini tidak sampai seperti itu,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI itu.
Jawaban Tantowi Yahya
Menanggapi hal ini, Presiden Komisaris PT BTID Tantowi Yahya berjanji segera memberi keputusan setelah rapat direksi, sebab KEK Kura-kura Bali bukan miliknya seorang.
“Kami tidak ada mengkavling laut, di tempat kami tidak ada tapi soal pelampung kami bawa ke rapat manajemen, saya perlu waktu, ini proses, ini bukan perusahaan saya sendiri,” ujarnya. (ANTARA)
