Pemda Diminta Evaluasi Semua Produk Pro Israel Yang Masih Beroperasi di NTB

Ia mengatakan saat ini gerai-gerai yang disebut Pro Israel masih beroperasional secara aktif di NTB.

Eviera Paramita Sandi
Kamis, 09 November 2023 | 10:46 WIB
Pemda Diminta Evaluasi Semua Produk Pro Israel Yang Masih Beroperasi di NTB
Massa saat unjuk rasa di depan gerai McDonalds, Jalan Sriwijaya, Mataram, Rabu (8/11) pagi. [Suara.com/ Buniamin]

SuaraBali.id - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB untuk Palestina memadati jalan Sriwijaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat khususnya di depan gerai McDonald's. Di sejumlah wilayah produk-produk yang Pro terhadap Israel sudah diboikot secara masif.

Ketua Kasta NTB Lalu Wink Haris meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi keberadaan gerai-gerai yang mendukung Israel. Karena masyarakat Indonesia secara umum dan NTB khususnya sangat harus menjunjung nilai kemanusian.

"Kita minta Pemprov NTB maupun Pemkot Mataram untuk mengevaluasi keberadaan gerai-gerai yang menjual produk-produk yang Pro zionis ini secara masif," katanya saat unjuk rasa di depan Gerai McD, Rabu (8/11) siang.

Ia mengatakan saat ini gerai-gerai yang disebut Pro Israel masih beroperasional secara aktif di NTB. Tidak saja yang menjual makanan tetapi juga produk aneka minuman.

"Penjualannya yang di gerai-gerai cukup besar kita minta agar mengevaluasi keberadaanya. Hal ini sebagai bentuk rasa simpati warga NTB dengan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina saat ini.

Selain itu, Direktur Taman Pendidikan Lentera Hati TGH. Muazzar Habibi mengatakan aksi bela Palestina yang digelar diakui tidak memberikan dampak yang begitu besar. Namun dirinya meminta agar pemerintah daerah Provinsi NTB bisa menggelar doa bersama dengan warga NTB untuk Palestina.

"Yang ini mungkin kecil tidak bisa memobilisasi secara banyak. Tapi kalau diadakan doa bersama oleh Pj. Gubernur, Walikota, Bupati Lombok Barat, Lombok Tengah, KLU dan Pj Bupati Lombok Timur akan menjadi lautan manusia. Doa-doa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Swt," ujarnya.

Jika pemerintah pusat sudah membela Palestina, menurut Muazar Habibi pemerintah Daerah seharusnya harus memiliki gerakan sebagai tindak lanjut. Pembelaan yang harus dilakukan merupakan amat konstitusi.

"Pemerintah pusat mengutuk tidak hanya agresi tetapi juga genosida yang terjadi terparah sepanjang sejarah," ungkapnya.

Kontributor : Buniamin

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak