SuaraBali.id - PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH di Denpasar, Bali pada awal Oktober 2023. Penyaluran ini merupakan bagian dari kegiatan penyaluran bansos sembako dan bansos PKH triwulan III tahun 2023 yang disahkan oleh pemerintah. melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Pos Indonesia.
Penyaluran bansos sembako dan PKH di Denpasar secara keseluruhan berjalan baik. Pasalnya, Pos Indonesia telah mempersiapkan dan merencanakannya secara matang agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara akurat dan tepat kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
"Secara umum, penyaluran sembako di sini berjalan lancar. Teman-teman melakukan persiapan dari mulai proses pengumpulan data, pemilahan data, mengatur penjadwalan, pemberitahuan pembagian kepada KPM melalui desa atau kelurahan," kata Executive General Manager Kantorpos KCU Denpasar, Hendri Lasmana.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Pos Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pegawai Pos Indonesi harus memasuki beberapa lokasi yang sulit dijangkau untuk memastikan bansos sembako dan PKH tersalurkan kepada KPM.
Baca Juga:Eks Dirut PT BGR Kuncoro Wibowo Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Korupsi Beras Bansos
Namun kendala tersebut tidak menghentikan Pos Indonesia. Bahkan, Hendri meyakinkan pihaknya mampu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan kepala desa setempat.
"Ada beberapa titik wilayah yang sulit dijangkau. Tapi, teman-teman bisa melakukan itu dengan berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Apalagi, untuk warga masyarakat lansia, difabel, atau mereka yang sudah tidak memungkinkan datang, kami akan mengantarkan langsung. Jadi, kami berkoordinasi juga dengan desa berdasarkan hasil pembayaran," tutur Hendri.
Pos Indonesia menggunakan tiga metode penyaluran bansos sembako dan PKH. Mulai dari metode penyaluran melalui pos, metode penyaluran melalui komunitas, dan metode penyaluran door to door yaitu mengantarkan bantuan langsung ke depan pintu rumah KPM.
Khusus untuk metode door-to-door, diperlukan kinerja tambahan. Para petugas perlu berkoordinasi dengan pimpinan desa untuk mengetahui status KPM yang dinilai tidak memungkinkan untuk mengambil bantuan secara langsung di kantor pos atau melalui komunitas.
"Kami melihat data, atau kami menerima informasi mengenai KPM-KPM yang tidak bisa mengambil dan kami simpan. Kemudian, kami berkoordinasi dengan desa. Dari informasi desa, kami menuju lokasi KPM. Memang ketika kami menuju lokasi KPM, ada yang benar-benar dalam kondisi tidak memungkinkan dan sakit," jelas Hendri.
Baca Juga:Usut Dugaan Korupsi Beras Bansos, KPK Kembali Periksa Eks Dirut PT BGR Kuncoro Wibowo
Dalam penyaluran bansos secara door to door, ada dua teknologi yang digunakan untuk memvalidasi data dan lokasi KPM. Yang pertama adalah teknologi geotagging untuk menandai lokasi rumah KPM. Lalu ada teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mengambil gambar wajah dan rumah KPM untuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan data Kementerian Sosial.
