Komunitas Masyarakat Sipil C20 Kritik G20 Sebab Tak Libatkan Sipil Dalam Peluncuran Pandemic Fund

SuaraBali.id - Komunitas masyarakat sipil yang mewakili C20 (Civil-20) mengkritisi keputusan para petinggi G20. Dalam mengesahkan Pandemic Fund (Dana penanganan pandemi).

Kritik itu disampaikan karena G20 tidak melibatkan masyarakat sipil. Dalam berdiskusi mengenai dana penanganan pandemi.

“Ini adalah kritik keras dari kita, dari semua program sudah banyak yang gagal. Karena tidak melibatkan komunitas masyarakat sipil, tidak menggunakan prinsip kesetaraan,” ujar Koordinator Vaccine Access and Health Working Group, Agung Prakoso.

Dana penanganan pandemi yang diluncurkan pada Minggu (13/11/2022) dinilai tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses diskusi.

“Pandemic fund ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat sipil, termasuk hari ini saat peluncuran dari pandemic fund sendiri Civil-20 tidak mendapatkan tempat dan akses untuk melihat langsung pertemuan tersebut,” ujarnya.

Salah satu faktor yang diperhatikan oleh C20 khususnya dalam peluncuran pandemic fund adalah sebagian besar pihak yang menjadi donor pada pandemic fund adalah yayasan swasta.

Sehingga mereka mengkhawatirkan jika pihak swasta tersebut membawa kepentingan masing-masing dalam keterlibatannya dalam dana penanganan pandemi.

Agung juga menekankan kritik terhadap komitmen G20 dalam menangani masalah kesehatan lain seperti akses vaksin. Ia menyayangkan jika tidak dihasilkan komitmen nyata dan harus dibahas dalam KTT G20 selanjutnya.

“Kita juga mendorong adanya komitmen untuk akses vaksin dan kesetaraan. Di G20 Indonesia, kita mengharapkan komitmen ini diwadahkan dalam bentuk yang nyata. Tapi kritik terbesar ketika inisiatif ini tidak berhasil dan harus dioper ke India 2023,” tuturnya.

Selain dalam bidang kesehatan, Agung menyayangkan jika tidak ada komunike yang dihasilkan pada presidensi G20 Indonesia. Sebab menurutnya, penyelenggaraan Presidensi G20 telah menghabiskan dana publik yang besar.