Komunitas Pro Demokrasi Bali Pertanyakan Urgensi Kebijakan WFH Saat G20 : Berlebihan

Pasalnya menurutnya kebijakan tersebut hanya hasil instruksi dari Menko Marves Luhut Panjaitan.

Eviera Paramita Sandi
Selasa, 11 Oktober 2022 | 16:49 WIB
Komunitas Pro Demokrasi Bali Pertanyakan Urgensi Kebijakan WFH Saat G20 : Berlebihan
Personel Polda Bali berjaga menjelang pelaksanaan Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Kamis (7/7/2022). Pertemuan tersebut akan membahas dua isu utama yaitu penguatan multilateralisme serta ketahanan pangan dan energi. [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]

Kesiapan tersebut juga dilandaskan oleh Pemkab Badung yang sudah menyediakan infrastruktur fiber optic terhadap jaringan internet di sekolah, bale banjar, dan fasilitas umum.

Termasuk juga pemberian laptop kepada murid di Kabupaten Badung.

Namun demikian, Giri Prasta belum bisa memastikan jika kebijakan tersebut akan dilakukan di seluruh Badung atau hanya sebagian wilayah saja.

“Belum (bisa dipastikan). Nanti kan ada kawasan yang akan ditentukan oleh kanian. Apakah secara parsial atau global, itu nanti akan kami putuskan sesuai dengan hasil rapat kerja,” pungkasnya.

Baca Juga:Mobil APV Oleng di Bypass IB Mantra, Pengendara Terjepit Kabin Mobil

Kontributor : Putu Yonata Udawananda

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak