SuaraBali.id - Ribuan mahasiswa kembali melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Kamis (8/9/2022). Uniknya, kali ini para mahasiswa membawa keranda hingga karton yang dibuat mirip batu nisan.
Pantauan suara.com pukul 11.00 Wita, massa aksi sudah memadati depan pintu gerbang DPRD NTB. Sekitar tiga mobil komando diterjunkan. Mobil water cannon dan petugas kepolisian juga disiagakan
Sesampainya di depan pintu gerbang DPR NTB Massa aksi meneriakan ucapan selamat ulang tahun untuk Puan Maharani dan membentangkan spanduk bertuliskan “Cukup umur Puan yang Bertambah BBM Jangan September Melawan”.
Selain itu sebagai bentuk kekesalannya massa aksi juga membakar keranda mayat.
"HBD Puan, HBD Puan, HBD Puan,” teriak massa aksi.
"Tolong tertib teman-teman mahasiswa,” imbau personel kepolisian menggunakan pengeras suara.
Dalam tuntutannya, orator mengeluhkan harga BBM naik secara drastis. Kenaikan ini dinilai menyakiti hati rakyat sebab dua tahun dilanda pandemi.
Belum pulih, baru-baru ini pemerintah menaikkan harga BBM.
"Dua tahun menderita pandemi dan rakyat diberikan hadiah ulang tahun RI dengan kenaikan BBM", keluhnya dari atas mobil komando.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menegaskan rencana kenaikan BBM menjadi isu hangat di negeri ini dalam beberapa pekan terakhir.
Sebab pemerintah telah memberikan sinyal terkait dengan rencana tersebut akibat dari beban subsidi dan kompensasi energi yang biayanya membengkak di 2022 menembus Rp 502 triliun.
Hal ini dinilai menjadi alasan utama di balik rencana kenaikan harga BBM.
"Kenaikan harga BBM tidak hanya berimplikasi secara langsung terhadap rakyat, tetapi juga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terkena dampaknya", keluh Defri.
Atas kondisi ini, atas nama mahasiswa menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM. Mendesak pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
"Kami mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
