"Kemudian, saya minta bandesa adat harus mebakti (sembahyang) di Pura Dalem menyatakan janji tidak akan jual atau merelokasi warganya, namun lahan ini peruntukannya tetap untuk warga tanpa sewa," ucapnya.
Namun, yang menempatinya dikenakan semacam "ayah-ayahan" atau kewajiban adat yang diatur pararem atau bisa ke dalam awig-awig
Koster dalam kesempatan itu menegaskan di era kepemimpinannya telah memetakan tanah Provinsi Bali yang mana bisa dikembangkan jadi infrastruktur pemerintah, yang mana untuk sentra ekonomi, dan yang mana bisa dihibahkan untuk buat sekolah, kantor, wantilan desa adat hingga untuk pendukung ekonomi di desa adat. [ANTARA]
Baca Juga:Pengungkapan Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Bogor
