SuaraBali.id - Puluhan orang yang mengaku berasal dari Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali kembali menggeruduk Gedung DPRD Bali, Senin 20 Juni 2022.
Mereka datang ke kantor wakil rakyat tersebut lantaran ingin menyampaikan aspirasinya yang sempat tertunda beberapa kali.
Mereka sendiri sejak pagi sudah mulai memadati halaman dan lobi kantor DPRD Bali.
Menariknya mereka melakukan aksi simpatik dengan membagikan bunga kepada para anggota dan pimpinan dewan yang menerima mereka.
Baca Juga:Tamara Bleszynski Laporkan 3 Orang yang Diduga Gelapkan Warisan Orangtuanya
Dalam orasinya, Koordinator FKPP I Ketut Sae Tanju mengatakan bahwa aksi ini sendiri dilakukan sebagai bagian dari protes para alumni SMAN Bali Mandara yang memprotes kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Mereka meminta para wakil rakyat untuk mendukung perjuangan mereka untuk mengembalikan status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah berasrama bagi siswa miskin.
"Kami datang untuk meminta sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tetap dipertahankan di sekolah Bali Mandara" papar dia.
Pasalnya, menurut mereka jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakannya mengubah status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah negeri biasa, dikhawatirkan akan menciptakan penurunan prestasi para siswa.
"Bila perlu dikembangkan ke daerah lain. Dengan sistem boarding school siswa miskin tidak lagi berpikir hal-hal di luar pendidikan," kata dia.
Baca Juga:Penerbangan Bali Ke Australia Bertambah Lagi, Kini Ada 5 Maskapai
Sae Tanju juga mengungkapkan bahwa kebijakan Pemprov Bali yang ingin menyamakan kedudukan SMAN Bali Mandara dengan SMA Negeri lainnya merupakan kebijakan yang keliru.
Yakni dengan bantuan dana pusat dan APBD senilai 2,5 juta untuk bantuan pendidikan.
Tapi menurutnya, bagi siswa miskin masalah yang dihadapi bukan hanya biaya pendidikan semata.
Tapi perlu mempertimbangkan belanja lain seperti transportasi, perut atau faktor-faktor lain di luar kebutuhan belajar mengajar.
"Kebijakan baru sama rata sama rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau alasan anggaran kami tidak terima karena selama pandemi, Pemprov Bali terus membangun infrastruktur. Bali harus bangun juga manusianya," ucap Tanju.
Sementara perwakilan dari Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB), Gede Suardana, menyampaikan aspirasinya.
