SuaraBali.id - Semua pihak diminta untuk menyetop wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena tidak produktif. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta agar bahas hal lain yang lebih penting seperti membantu persoalan masyarakat.
"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto, di Jakarta, Senin (28/1/2022).
Selain itu menurutnya DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak relevan dan tak perlu dibahas.
"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.
Menurut Hasto, berdasarkan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo dan menghasilkan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.
Menurut Hasto, proses amandemen sudah jelas aturannya, tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.
Akan tetapi karena saat ini masih pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan COVID-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.
"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya. (ANTARA)
