"Kita dorong aparat penegak hukum agar menegakkan prinsip berkeadilan. Yakni, para pejabat publik yang hadir di kejuaraan sepak bola itu juga harus dipanggil untuk dimintai keterangannya. Kalau ini dilakukan, baru namanya enggak tebang pilih," kata Mahally.
Ia perlu mengingatkan Gubernur NTB, lantaran sudah beberapa kali orang nomor satu di NTB dalam postingannya di akun media sosial terlihat mengabaikan Prokes COVID-19.
Oleh karena itu, sikap ketidakpekaan kepala daerah atas kondisi nasional dan dunia yang kini masih dilanda pandemi COVID-19, berdampak pada ketidakdisiplinan masyarakat dalam mengabaikan aturan yang sudah digariskan secara nasional.
"Kalau acaranya untuk vaksinasi, kami enggak persoalkan. Tapi, dalih itu akan mental jika melihat kerumunan masyarakat yang begitu banyaknya. Intinya, janganlah aturan PPKM level 3 yang sudah jelas itu ditafsirkan macam-macam," ujar anggota DPRD NTB dari Dapil II Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara ini.
Senada dengan Mahally. Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmudzi juga menyayangkan sekaligus menyesalkan sikap Gubernur dan bupati Bima serta para pejabat lainnya yang hadir pada final turnamen Sepak Bola Gubernur Cup 2022 yang berlangsung di Lapangan Semangka di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tersebut. (ANTARA)
