1. Menolak skema redistribusi dan reforma agraria palsu yang ditawarkan oleh Bupati Lombok Timur.
2. Menuntut pencabutan HGU PT. SKE yang terindikasi cacat prosedur dalam penerbitannya;
3. Berikan sertifikat hak milik bagi 927 KK petani Sembalun yang telah menggarap selama 26 tahun di atas tanah tersebut melalui skema legalisasi aset.
4. Jalankan reforma agraria sejati untuk petani Sembalun: tanah untuk rakyat, bukan untuk perusahaan.
Kontributor : Lalu Muhammad Helmi Akbar