alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ketua LPD Di Bali Jadi Tersangka Karena Dugaan Korupsi Rp 137 Miliar

Eviera Paramita Sandi Rabu, 24 November 2021 | 08:10 WIB

Ketua LPD Di Bali Jadi Tersangka Karena Dugaan Korupsi Rp 137 Miliar
Beberapa pegawai Kejari Buleleng berada di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu. [Foto website Kejari Buleleng]

Tersangka dengan inisial NAW yang menjabat selaku Ketua LPD Anturan

SuaraBali.id - Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan/ Kabupaten Buleleng, Bali berinisial NAW menjadi tersangka kasus korupsi dana LPD senilai Rp137 miliar.

Hal ini telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-713/N.1.11/Fd.2/11/2021 tanggal 22 November 2021.

“Tim penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAW yang menjabat selaku Ketua LPD Anturan," kata Kajari Buleleng I Putu Gede Astawa dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Bali, Selasa malam (24/11/2021).

Tim penyidik Kejari Buleleng, menemukan adanya selisih dana yang berindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp137 miliar. Namun hingga kini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan selisih dana tersebut dari pihak tim Inspektorat Daerah Buleleng.

Kasus ini disinyalir ada sejak 2010 sampai dengan saat ini, LPD Desa Adat Anturan menjalankan usaha simpan pinjam dan ada juga usaha tanah kaveling, penerimaan pembayaran rekening listrik, air, telepon, pembayaran pajak, dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman berdasarkan hasil Pararem Pajuru Desa Pakraman Anturan.

Selanjutnya, tahun 2019 LPD Desa Adat Anturan memiliki aktiva lain-lain berupa tanah kaveling senilai Rp28.301.572.500 yang tersebar di 34 lokasi yang berbeda.

"Tapi dalam aktiva lain-lain berupa tanah kaveling itu juga dimasukkan Dana Punia (Sukarela) senilai Rp500.000.000," katanya.

Dari jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp244.558.694.000, terdapat Tunggakan Bunga yang belum dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp12.293.521.600 lalu dijadikan kredit.

"Saat itu tidak ada perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan dan juga kredit yang tidak ada dokumen kreditnya (kredit fiktif) sebesar Rp150.433.420.956," ujar Kajari.

Ia mengatakan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan tahun 2019 terdapat selisih antara modal sebesar Rp29.262.215.507,50 dan simpanan masyarakat Rp 253.981.825.542,00 dengan total aset Rp146.175.646.344,00 kurang lebih sebesar Rp137.068.394.705,50.

Komentar

Berita Terkait