facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Diduga Korupsi Dana Aci-aci Dan Sesajen Rp 1 Miliar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram Diadili

Eviera Paramita Sandi Jum'at, 19 November 2021 | 07:07 WIB

Diduga Korupsi Dana Aci-aci Dan Sesajen Rp 1 Miliar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram Diadili
Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Denpasar, Bali, Kamis (18/11/2021). [FOTO : ANTARA]

Dalam perkara ini, terdakwa diketahui terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen

SuaraBali.id - Kadisbud Denpasar nonaktif I Gusti Ngurah Bagus Mataram akhirnya diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Bali dalam persidangan secara virtual. Seperti diketahui I Gusti Ngurah Bagus Mataram diadili atas kasus korupsi pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat senilai Rp1 miliar.

"Hari ini Kamis, lanjutan persidangan perkara atas nama I Gusti Ngurah Bagus Mataram dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU. Atas dakwaan itu, terdakwa didampingi kuasa hukumnya tak mengajukan eksepsi," kata Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha saat dikonfirmasi Antara, di Denpasar, Kamis malam (19/11/2021)

Berdasarkan hasil persidangan setelah dibacakan dakwaan, terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan melanjutkan persidangan pada Kamis (25/11/2021), dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam perkara ini, terdakwa diketahui terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di wilayah kelurahan se-Kota Denpasar Tahun 2019-2020.

Adapun kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp1.022.258.750, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

"Dalam dakwaan yang disusun oleh JPU yaitu alternatif subsidaritas yaitu Kesatu primair Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf H jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Suyantha.

Sebelumnya dilaporkan bahwa terdakwa selaku PA dan PPK tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien.

Selain itu, terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. (ANTARA)

Komentar

Berita Terkait