Jawa Tengah Lockdown 7.000 RT, Dijaga Ketat Polisi, COVID-19 Makin Menggila

SuaraBali.id - Jawa Tengah lockdown 7.000 RT dan dijaga ketat polisi. Jawa Tengah lockdown karena COVID-19 makin menggila.

Jawa Tengah lockdown 7.000 RT diserukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 7.000 RT itu masuk kawasan kategori risiko tinggi persebaran Covid-19 atau zona merah.

Zona merah Covid-19 di Jateng terus mengalami penambahan cukup signifikan.

Jika pada Sabtu (26/6/2021) hanya berjumlah 5.000 RT, kini atau per Senin (28/6/2021) menjadi 7.000 RT.

Baca Juga:Covid-19 di Singapura Bakal Dianggap Flu Biasa, Prof Zubairi: Jangan Latah PR Masih Banyak

“Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah lebih 7.000, maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin enggak, maka sekarang harus,” ujar Ganjar seusai rapat penanganan Covid-19 dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, secara daring di kantornya kemarin seperti dilansir Solopos.com.

“Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.

Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari pekan sebelumnya.

Saat ini tercatat ada 25 kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori zona merah Covid-19 atau naik dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya yang berjumlah 13 daerah.

“Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan,” jelasnya.

Baca Juga:Heboh Prabowo Disebut Pakai Ivermectin Cegah Covid-19, Ajudan Beri Penjelasan

Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada bupati dan wali kota. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.

“Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effort-nya bagus. Terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” jelasnya.

Masing-masing kepala daerah, lanjut Ganjar diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya.

Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan. Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda.

Bahkan, bupati dan wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang.