Mengerikan! Dampak Buruk Yogyakarta Lockdown, Begini Kondisi Wisata Jogja

SuaraBali.id - Dampak buruk Yogyakarta lockdown atau Jogja lockdown jika masyarakatnya tidak patuh protokol kesehatan COVID-19. Sebab Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengancam Yogyakarta tutup daerah. Hal itu dikatakan Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).

Sultan menyayangkan masyarakat yang sulit mendisplinkan diri mentaati protokol kesehatan. Padahal kasus meninggal COVID-19 juga semakin tinggi setiap harinya dan kebanyakan pasien yang meninggal berusia diatas 50 tahun.

Karenanya bila lockdown benar-benar diberlakukan, maka banyak sektor lain yang harus mengikuti kebijakan tersebut. Bila pembatasan tidak dilakukan maka fenomena peningkatan kasus COVID-19 tidak akan berhenti.

"Kalau tempat wisata, kalau tidak ada orang yang datang ya nggak akan buka," imbuhnya.

Baca Juga:Yogyakarta Akan Lockdown, Penularan COVID-19 Sudah Parah

Yogyakarta akan lockdown atau Jogja lockdown jika masyarakatnya masih tidak patuh dengan protokol kesehatan COVID-19. Setiap hari ada tambahan pasien baru hingga lebih dari 500 kasus.

Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pun lebih dari 75 persen lebih hanya dalam waktu seminggu terakhir.

Padahal sebelumnya BOR rumah sakit rujukan hanya sekitar 36 persen.

"Kita kan sudah bicara [penerapan] ppkm mikro, menangani di rt/rw. Kalau itu pun gagal dan mobilitas [masyarakat] seperti ini [tinggi], ya mau apalagi, ya lockdown, karena penularan sudah paling dibawah di keluarga, tetangga," ungkap Sultan.

Yogyakarta sudah kehabisan cara untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19.

Baca Juga:Kasus COVID-19 Naik Signifikan, Sri Sultan: Warga Ngeyel, Jogja Lockdown!

Aturan baru perijinan kegiatan masyarakat yang harus melewati beberapa tahapan pasca perpanjangan PPKM Mikro pun juga belum membuahkan hasil.

Penambahan kasus positif baru justru semakin tinggi setiap harinya. Karenanya selain wacana lockdown, Sultan meminta kabupaten/kota untuk menambah shelter di tingkat kalurahan/desa untuk karantina warga yang positif COVID-19.

"Nanti senin (21/06/2021-red) kita rapat bersama dengan kabupaten/kota. Mereka mau lebih mengetatkan [mobilitas] masyarakatnya [atau tidak], kalau ngontrol [mobilitas] masyarakat di tingkat rt/rw gagal, terus apa meneh [selain lockdown]," tandasnya.