SuaraBali.id - Gadis SMP dan SMA hubungan intim di rumah saat tak ada orangtua. Hal itu berdasarkan survei yang dikaim Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua saat menjadi pembicara di STIE Wira Bhakti Makassar, Rabu kemarin.
Menurut dia, 34 persen anak SMP dan SMA tak perawan. Bahkan siswi SMP dan SMA itu hubungan seks di luar nikah hingga hamil. Bahkan mereka gugurkan kandungannya.
"Survei yang kedua hasilnya itu mendahsyatkan. Tempat yang aman melakukan seks bukan suami istri, bukan di hotel atau penginapan. Tapi di rumah sendiri," kata Abdullah mengutip hasil survei sebuah lembaga.
"Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak kerja, ibu kerja, kakak kerja. Adik sekolah. Tempat yang aman di rumah sendiri," tambah Abdullah.
Baca Juga:Abdullah Hehamahua : 34 Persen Siswi Indonesia Tidak Perawan
Selain itu, kata Abdullah yang juga diketahui merupakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa tempat lain untuk melakukan hubungan seks berada di Warung Internet (Warnet).
Hal ini ia ketahui berdasarkan hasil survei di salah satu warnet di Jakarta.
Di sana, kata Abdullah, banyak air mani yang ditemukan oleh petugas di atas karpet. Saat membersihkan warnet tersebut.
"Hasil survei di Jakarta, di salah satu warnet petugas membersihkan karpet di temukan air mani di atas karpet. Kenapa? Malam hari warnet kan ada sekat (pembatas). Petugas ada di luar, mereka buka google terus memperaktekkan di situ," katanya.
Abdullah Hehamahua menilai bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia gagal.
Baca Juga:Istri Korban Penikaman Suami di Batam Tinggalkan Dua Anak Umur 3 dan 8 Tahun
Sebab, rata-rata pelaku korupsi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang, 86 persen merupakan sarjana.
Sehingga, status pendidikan di Indonesia adalah koruptor.
"Pendidikan nasional kita itu gagal, maaf. Krisis korupsi, korupsi yang tadi 1.200 yang ditangkap KPK sampai sekarang 86 persen sarjana. Ada S1, S2 dan S3. Bahkan mayoritas dari mereka itu adalah S2 berarti status pendidikan kita ini adalah koruptor," ungkap Abdullah.
Persoalan tersebut, kata dia, dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Melakukan perbaikan pada sistem pendidikan nasional dan sistem pemerintah.
"Sederhana sekali. Cukup kita lakukan dua perbaikan pertama pendidikan nasional dan sistem pemerintah. Dua saja," katanya.
