Pemprov NTB Intens Komunikasi dengan Korporasi, Siapkan SDM Jelang MotoGP

SuaraBali.id - Pada 2022, Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Praya, Lombok dijadwalkan untuk menggelar MotoGP. Sementara itu, pada November 2021 disiapkan untuk menjadi tuan rumah bagi gelaran World Superbike.

Dikutip dari BeritaBali.com, jaringan dari SuaraBali.id, segala persiapan dan kebutuhan event tadi harus melibatkan lebih banyak anak-anak Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Peluang apa saja yang harus disiapkan untuk mengantisipasi segala kebutuhan selama event itu berlangsung, tengah dibahas oleh pihak terkait.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB secara intens berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka atau korporasi yang ada di NTB Seperti PT AMNT, ITDC dan lainnya.

Hal ini guna bersinergi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja bagi penyiapan putra-putri NTB bisa mengisi peluang kerja yang tersedia dalam event MotoGP Mandalika.

Bersinergi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka kata Gde Aryadi, Kadisnakertrans NTB, harus dilakukan. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan APBD dan APBN dalam kondisi fiskal yang sulit ini, maka penyiapan tenaga kerja terampil untuk mengisi pasar kerja regional, mustahil dapat dicapai dalam waktu dekat ini.

"Tunggu saja hasil koordinasi kami, mudah-mudahan ada cahaya di ujung terowongan," ungkap Gede Aryadi, pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri (BLKDLN) NTB Tahap II Tahun 2021, di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB, Kamis (20/5/2021).

Dijelaskan, selama 2021 Disnakertrans mentargetkan 1.000 tenaga kerja yang terlatih dengan macam-macam kompetensi dan kejuruan sesuai kebutuhan dunia perusahaan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, pihak Disnakertrans NTB memprogramkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan menyediakan 50 paket pelatihan.

Dengan jumlah paket itu, pihaknya akan melatih sekitar 500 orang anak-anak di seluruh NTB. Pelatihan itu menggunakan pola magang yang berlangsung selama lima bulan dalam negeri dengan sumber dana dari APBN.