alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

6 Daerah di Bali Kembalikan Rp7,8 Miliar Dana Sisa Pilkada

Pebriansyah Ariefana Sabtu, 10 April 2021 | 08:00 WIB

6 Daerah di Bali Kembalikan Rp7,8 Miliar Dana Sisa Pilkada
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Bali I Ketut Rudia (Antara)

Meskipun dana hibah tersisa, bukan berarti jajaran Bawaslu tidak memaksimalkan peran-perannya dalam optimalisasi pengawasan di lapangan.

SuaraBali.id - Badan Pengawas Pemilu di enam kabupaten/kota di Bali mengembalikan dana sisa hibah pelaksanaan Pilkada 2020 ke kas daerah. Total jumlahnya sebesar Rp7,8 miliar.

Meskipun dana hibah tersisa, bukan berarti jajaran Bawaslu tidak memaksimalkan peran-perannya dalam optimalisasi pengawasan di lapangan.

"Dana sebanyak itu selain karena memang tidak terserap, juga karena kami selalu menekankan asas efektif efisien dalam mengelola dana hibah pilkada sebagaimana amanat undang-undang," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Bali I Ketut Rudia di Denpasar, Jumat malam.

"Kita efektif dan efisien disertai dengan optimalisasi pengawasan dengan menggerakkan sumber daya yang ada," ujar mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 itu.

Baca Juga: Wisata Bali: Menparekraf Pantau Kesiapan Pembukaan Pariwisata Pulau Dewata

Rudia mengemukakan, tiap kabupaten/kota memiliki sisa dana hibah yang berbeda-beda, seperti Bawaslu Kabupaten Badung dana sisa hibah pilkada sebesar Rp1,46 miliar, Bawaslu Kabupaten Bangli sebesar Rp1,92 miliar, dan Bawaslu Kota Denpasar sebesar Rp1,5 miliar.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Jembrana Rp769,37 juta, Bawaslu Kabupaten Karangasem Rp1,63 miliar, dan Bawaslu Kabupaten Tabanan dengan dana sisa hibah pilkada sebesar Rp523,17 juta lebih.

Rudia menambahkan, dalam praktik di lapangan, kerja-kerja pengawasan di samping menggunakan dana hibah, juga berupaya melakukan upaya-upaya inovasi pengawasan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat karena masyarakat adalah objek sekaligus subjek dalam proses demokrasi.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan adalah bagian dari edukasi politik kepada masyarakat pemilih sebagai pemegang hak suara.

"Beberapa kerja inovatif kami selama tahapan Pilkada 2020 diantaranya, saya selaku Kordiv Hukum menggagas program berbasis masyarakat yakni Desa Sadar Hukum Pemilu. Kegiatan ini murni inisiatif desa-desa di wilayah yang melaksanakan pilkada melalui inisiasi dari kami di Bawaslu," ujarnya.

Baca Juga: Kabupaten Jembrana Bali Kini Memiliki Laboratorium PCR

Dengan gerakan Desa Sadar Hukum, lanjut Rudia, masyarakat akan semakin cerdas dalam berpolitik. Tidak mudah terprovokasi yang berujung pelanggaran.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait