Khusus untuk wilayah desa, dengan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19, dapat menggunakan APBD Desa secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan agar dilakukan dengan acara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satpol PP, Kepolisian Negara RI, dan melibatkan TNI).
Untuk diketahui, dalam rakor perpanjangan PPKM Bali tersebut, selain lima pemimpin daerah, turut dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra dan Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Pelaksana BPBD Bali Made Rentin, Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi, dan Kepala Diskominfos Gede Pramana. (Antara)
Baca Juga:PPKM, Ratusan LC Karaoke di Solo Nganggur
