SuaraBali.id - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta pemuda Bali tak tinggal diam terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol yang kini sedang digodok DPR.
Hotman mengaitkan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tersebut dengan nasib pariwisata di Bali yang dianggap sebagai salah satu primadona Indonesia.
Menurutnya, jika aturan tersebut disahkan berpotensi mengancam sektor pariwisata di Bali, bahkan seluruh Indonesia.
Pendapat ini disampaikan pengacara 61 tahun tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (16/11/2020).
Baca Juga:Protes RUU Minol, Pemuda Bertato "A.C.A.B" Tantang Polisi untuk Berkelahi
"Halo para pemuda Bali. Bali adalah salah satu primadona tourism Indonesia. Kalau sampai Undang-undang minuman beralkohol disahkan DPR, Anda tahu akibatnya terhadap pariwisata di Bali dan juga pariwisata di seluruh Indonesia," ujarnya seperti dikutip SuaraBali.id.
Tak ingin membiarkan hal tersebut, Hotman Paris mengajak pemuda Bali untuk bersuara, menolak RUU Larangan Minuman Beralkohol disahkan.
Ia mengaku siap memberi dukungan penuh terhadap penolakan itu. Sebab, kata dia, masa depan pariwisata Bali ada di tangan para pemuda Pulau Dewata itu sendiri.
"Pemuda Bali baik di Jakarta maupun di Bali, ayo ikut Bersuara. Hotman Paris akan mendukung 100 persen. Pemuda Bali jangan diam saja, ikut bersuara di mana tanggung jawabmu terhadap masa depan kampung halamanmu," sambungnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung para pemangku kebijakan di Bali supaya turut menyuarakan pendapat atas pembahasan RUU Minol.
Baca Juga:Ribuan Pedagang Lapo Sumut Terancam RUU Larangan Minuman Beralkohol
"Pemuda Bali, DPRD, Pemda ayo semuanya bersuara. Salam Hotman Paris pecinta Bali," ujar Hotman memungkasi.
RUU Minol
RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol itu diusulkan oleh tiga fraksi di DPR, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra. Pembahasan RUU tersebut belakangan menuai atensi publik.
Sebagai salah satu pengusul, Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori mengatakan, keberadaan RUU Larangan Minol ialah untuk mengatur produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol.
Menurutnya, aturan mengenai minuman beralkohol yang sudah tertuang di dalam KUHP saja tidak cukup. Sehingga diperlukan undang-undang khusus untuk mengatur laju produksi dan distribusi minuman beralkohol.
"KUHP tidak mengatur distribusi dan produksi, hanya ada kaitan dengan konsumsi. Itupun yang berakibat tindakan atau merugikan fihak lain atau mengancam nyawa. Tetapi di RUU ini aka lebih rinci dan terukur," kata Bukhori dihubungi Suara.com, Rabu (11/11/2020).
