Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH

Keluhan itu menggambarkan beban yang harus ditanggung masyarakat ketika akses terhadap kebutuhan dasar penunjang aktivitas ekonomi terganggu. Waktu yang semestinya digunakan untuk bekerja justru habis di antrean, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.

Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina menyebut persoalan tersebut dipicu kombinasi lonjakan permintaan dan gangguan distribusi, termasuk keterlambatan bongkar muat kapal tanker. Gubernur Bali Wayan Koster juga menyatakan stok di depo utama, yakni Sanggaran dan Manggis, masih tersedia, tetapi penyaluran menuju SPBU mengalami hambatan.

Ketika Kelangkaan BBM Mengganggu Pendidikan

Dampak krisis BBM di Bali bahkan merembet ke sektor pendidikan. Universitas Udayana menerapkan kuliah daring dan bekerja dari rumah bagi pegawai selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Oktober 2026.

Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menjelaskan kebijakan itu diambil untuk mengurangi perjalanan rutin ke kampus selama distribusi BBM terganggu, tanpa mengesampingkan hak mahasiswa memperoleh layanan pendidikan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa gangguan BBM tidak berhenti pada persoalan kendaraan yang kesulitan mengisi tangki. Ketika mobilitas terganggu, aktivitas perkantoran, pendidikan, transportasi, hingga distribusi barang ikut terdampak.

Bagi pekerja harian dan pelaku usaha kecil, situasi semacam ini berpotensi lebih berat karena penghasilan mereka sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan setiap hari. Berbeda dengan pekerjaan yang memungkinkan pengaturan ulang jadwal, waktu kerja yang hilang bagi sebagian pekerja informal sulit diganti.

Pola Berulang dari Sumatra hingga Bali

Bali bukan satu-satunya wilayah yang menghadapi persoalan serupa. Pada Juli 2026, antrean solar subsidi terjadi di sejumlah daerah Sumatra, termasuk Sumatra Selatan dan Sumatra Utara. Kondisi itu mengganggu distribusi barang dan transportasi antarkota.

Baca Juga: Akibat Susah Dapat BBM, Pemprov Bali: Pegawai WFH dan Siswa Belajar Daring

Pada September, antrean BBM juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah SPBU mengalami kekosongan sebelum pasokan berikutnya tiba. Pemerintah Kota Makassar bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Rentetan kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika pasokan dan cadangan BBM disebut mencukupi, mengapa masyarakat di berbagai daerah masih mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar?

Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kelangkaan berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penyediaan energi.

Menurut Fabby, konsumsi Pertalite meningkat sekitar 3–5 persen sejak Juli 2026. Sementara itu, distribusi BBM penugasan mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Ketika permintaan tumbuh lebih cepat daripada kuota, kebutuhan di lapangan berisiko tidak sejalan dengan pasokan yang tersedia.

Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor BBM, kerentanan rantai pasok global, serta persoalan logistik yang mencakup kapal tanker dan armada distribusi.

“Kalau pemerintah ingin mengatasi soal kelangkaan ini, ya bereskan soal kuota itu dulu,” kata Fabby.