Investasi Migas Triliunan Rupiah Masuk Bali, Siap Mandiri Listrik dari Jawa?

SuaraBali.id - Langkah dua perusahaan energi, British Petroleum (BP) dan Inpex Corporation dalam membagi hak partisipasi di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Agung I dan Agung II Bali menjadi sinyal kuat potensi energi di Indonesia masih menjanjikan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti dalam keterangan di Jakarta, mengatakan keterlibatan BP dan Inpex memegang peranan yang sangat strategis dalam peta jalan ketahanan energi nasional.

"Keduanya dikenal memiliki kapasitas finansial dan teknologi tinggi dalam mengelola blok-blok migas jumbo di tanah air," katanya, Sabtu 17 Oktober 2026.

Keputusan investasi senilai 42,7 juta dolar AS itu sekaligus membuktikan tingginya kepercayaan investor global terhadap iklim usaha hulu migas di tanah air.

BP saat ini tercatat sebagai produsen gas terbesar di Indonesia. Berdasarkan data SKK Migas periode Januari-Juli 2026, BP Berau menyumbang sekitar 1.478 MMSCFD atau 28 persen dari total penyaluran gas nasional, yang sebagian besar bersumber dari fasilitas Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Proyek lanjutan BP seperti Ubadari dan fasilitas penangkapan karbon (CCUS) senilai 7 miliar dolar AS juga diproyeksikan membuka pasokan 3 TCF gas baru mulai 2028.

Sementara, Inpex memegang kendali atas Proyek Abadi di Blok Masela, salah satu cadangan gas terbesar yang belum dikembangkan.

Proyek tersebut dirancang menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun serta 150 MMSCFD gas pipa untuk pasar domestik dengan nilai investasi mencapai 20,9 miliar dolar AS.

Dengan rekam jejak tersebut, BP dan Inpex berkomitmen mengucurkan investasi besar senilai 42,7 juta dolar AS di WK Migas Agung I dan Agung II di perairan Bali.

Baca Juga: Hendak Isi BBM, Antrean Pemotor di Jembrana Diseruduk Mobil Listrik

Konsorsium itu menjadwalkan survei seismik secara masif, mencakup seismik 2D sepanjang 285 km dan seismik 3D seluas 3.650 km.

Lebih lanjut, Yayan juga menyoroti pentingnya sinergi dan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam mengamankan kelancaran proyek strategis nasional tersebut.

Menurutnya, hambatan birokrasi maupun sosial dapat berdampak langsung pada nilai keekonomian proyek.

"Setiap tahun tertunda menggerus sekitar 10 persen nilai kini penerimaan negara dari proyek ini. Penundaan 4 tahun menghapus sepertiganya. Dukungan gubernur penting, terutama untuk urusan dalam kewenangan daerah," ucapnya.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak kecil. Selain peluang sukses geologi di wilayah perbatasan laut dalam yang diperkirakan sekitar 20 persen, faktor keekonomian dan kepastian harga jual gas domestik menjadi kunci utama agar proyek ini dapat berlanjut hingga tahap keputusan investasi akhir (FID).

Jika temuan gas raksasa di perairan Bali benar-benar terwujud, dampaknya diyakini tidak hanya memperkuat pendapatan daerah melalui dana bagi hasil (DBH), tetapi juga menjadi solusi mandiri pasokan listrik Pulau Dewata di masa transisi energi.