Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH

SuaraBali.id - Bagi Handoko, pengemudi ojek online di Bali, bensin bukan sekadar bahan bakar. Pertalite dan Pertamax adalah modal utama untuk mencari nafkah.

Tanpa BBM, sepeda motornya tak bisa mengantarkan penumpang, pesanan tak bisa diambil, dan pendapatan keluarga ikut terhenti.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali pada pertengahan Oktober 2026 membuat Handoko terpaksa berhenti bekerja selama tiga hari. Dalam kondisi normal, ia bisa mengandalkan penghasilan dari jalanan. Namun, ketika BBM sulit didapat, waktu dan tenaganya tak lagi bisa ditukar dengan uang.

Ia memperkirakan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp900.000 selama tiga hari tidak bekerja.

“Kalau ojol kan bergantung sekali dengan BBM, sampai tiga hari kemarin saya nggak narik karena tidak ada bensin,” kata Handoko dikutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (17/10/2026).

Handoko akhirnya mendapatkan bensin setelah mengantre lebih dari satu jam di SPBU Sunset Road, Kuta. Namun, bahan bakar yang diperolehnya tak mengembalikan pendapatan yang hilang selama berhari-hari.

Kisah Handoko memperlihatkan sisi lain dari persoalan BBM yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia. Di tengah pernyataan pemerintah dan Pertamina bahwa pasokan tersedia, rakyat kecil justru harus menanggung dampak langsung ketika distribusi tersendat dan antrean kendaraan mengular.

Bagi mereka yang menggantungkan hidup pada kendaraan, kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan kenyamanan. Ini menyangkut kemampuan bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mempertahankan penghasilan harian.

Stok Disebut Aman, Antrean Tetap Mengular

Baca Juga: Akibat Susah Dapat BBM, Pemprov Bali: Pegawai WFH dan Siswa Belajar Daring

Pertamina Patra Niaga menyatakan telah meningkatkan penyaluran Pertalite ke Bali hingga sekitar 3 juta liter per hari selama tiga hari terakhir, jauh di atas konsumsi normal yang berkisar 2,2 juta liter sehari.

Artinya, terdapat tambahan penyaluran sekitar 800.000 liter per hari untuk menyerap kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi di sejumlah SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan tambahan pasokan itu dilakukan untuk mengamankan ketersediaan energi bagi masyarakat.

Namun, peningkatan penyaluran tersebut belum serta-merta menghilangkan antrean panjang. Di sejumlah SPBU, masyarakat masih harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar.

Nyoman, seorang karyawan swasta di Bali, mengaku mengantre lebih dari dua jam di SPBU Jalan Raya Kuta. Ketika mendekati pompa pengisian, ia baru menyadari berada di jalur Pertamax, bukan Pertalite yang hendak dibelinya. Karena sudah terlalu lama menunggu, ia memilih tetap mengisi bahan bakar agar bisa melanjutkan aktivitas.

“Pasrah saja, mau bagaimana lagi, sudah dua jam lebih antre. Jujur, kondisi ini sangat mengganggu karena membuat saya terlambat kerja,” ujarnya.

Keluhan itu menggambarkan beban yang harus ditanggung masyarakat ketika akses terhadap kebutuhan dasar penunjang aktivitas ekonomi terganggu. Waktu yang semestinya digunakan untuk bekerja justru habis di antrean, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.

Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina menyebut persoalan tersebut dipicu kombinasi lonjakan permintaan dan gangguan distribusi, termasuk keterlambatan bongkar muat kapal tanker. Gubernur Bali Wayan Koster juga menyatakan stok di depo utama, yakni Sanggaran dan Manggis, masih tersedia, tetapi penyaluran menuju SPBU mengalami hambatan.

Ketika Kelangkaan BBM Mengganggu Pendidikan

Dampak krisis BBM di Bali bahkan merembet ke sektor pendidikan. Universitas Udayana menerapkan kuliah daring dan bekerja dari rumah bagi pegawai selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Oktober 2026.

Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menjelaskan kebijakan itu diambil untuk mengurangi perjalanan rutin ke kampus selama distribusi BBM terganggu, tanpa mengesampingkan hak mahasiswa memperoleh layanan pendidikan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa gangguan BBM tidak berhenti pada persoalan kendaraan yang kesulitan mengisi tangki. Ketika mobilitas terganggu, aktivitas perkantoran, pendidikan, transportasi, hingga distribusi barang ikut terdampak.

Bagi pekerja harian dan pelaku usaha kecil, situasi semacam ini berpotensi lebih berat karena penghasilan mereka sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan setiap hari. Berbeda dengan pekerjaan yang memungkinkan pengaturan ulang jadwal, waktu kerja yang hilang bagi sebagian pekerja informal sulit diganti.

Pola Berulang dari Sumatra hingga Bali

Bali bukan satu-satunya wilayah yang menghadapi persoalan serupa. Pada Juli 2026, antrean solar subsidi terjadi di sejumlah daerah Sumatra, termasuk Sumatra Selatan dan Sumatra Utara. Kondisi itu mengganggu distribusi barang dan transportasi antarkota.

Pada September, antrean BBM juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah SPBU mengalami kekosongan sebelum pasokan berikutnya tiba. Pemerintah Kota Makassar bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Rentetan kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika pasokan dan cadangan BBM disebut mencukupi, mengapa masyarakat di berbagai daerah masih mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar?

Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kelangkaan berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penyediaan energi.

Menurut Fabby, konsumsi Pertalite meningkat sekitar 3–5 persen sejak Juli 2026. Sementara itu, distribusi BBM penugasan mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Ketika permintaan tumbuh lebih cepat daripada kuota, kebutuhan di lapangan berisiko tidak sejalan dengan pasokan yang tersedia.

Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor BBM, kerentanan rantai pasok global, serta persoalan logistik yang mencakup kapal tanker dan armada distribusi.

“Kalau pemerintah ingin mengatasi soal kelangkaan ini, ya bereskan soal kuota itu dulu,” kata Fabby.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memperbarui manajemen logistik dan memberikan informasi cadangan BBM yang lebih terperinci, termasuk berdasarkan jenis bahan bakar.

Jangan Biarkan Rakyat Kecil Terus Menanggung Beban

Di Bali, Pertamina menyiapkan cadangan hingga 48 juta liter di Terminal Sanggaran dan Manggis, yang diklaim mampu mencukupi kebutuhan sekitar 14–15 hari. Jam operasional 66 titik SPBU di Denpasar dan Badung juga diperpanjang menjadi 24 jam.

Selain itu, penyaluran didukung tambahan 16 mobil tangki dan 100 personel TNI sebagai operator cadangan di SPBU yang beroperasi 24 jam. Pembatasan pembelian serta skema ganjil-genap kendaraan juga diterapkan untuk mengendalikan distribusi.

Langkah darurat tersebut diharapkan membantu memulihkan pelayanan. Namun, penanganan jangka pendek perlu diikuti evaluasi agar persoalan serupa tidak terus berulang di daerah lain.

Fabby menekankan pentingnya penyesuaian kuota dengan kebutuhan aktual, penguatan sistem pengadaan dan distribusi, serta transparansi mengenai kondisi cadangan BBM.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan energi bukan hanya berapa juta liter BBM yang disalurkan atau berapa hari cadangan yang tersedia. Ukuran lainnya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh bahan bakar ketika membutuhkannya, tanpa kehilangan waktu kerja, pendapatan, dan kesempatan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bagi Handoko, satu jam mengantre berarti satu jam yang tidak digunakan untuk mencari penumpang. Tiga hari tanpa BBM berarti tiga hari kehilangan kesempatan memperoleh nafkah.

Di balik angka jutaan liter dan pernyataan stok aman, ada rakyat kecil yang tak bisa menunda kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan kepastian bahwa bahan bakar tersedia bukan hanya di atas kertas atau di dalam depo, melainkan benar-benar sampai ke SPBU saat dibutuhkan.

Sebab, ketika distribusi energi tersendat, beban paling cepat terasa bukan pada angka statistik, melainkan pada mereka yang hidup dari penghasilan hari ini untuk memenuhi kebutuhan esok hari.