- Menteri Keuangan Purbaya menolak usulan Menkeu PKP Maruarar Sirait membangun rusun MBR di lahan Kemenkeu Denpasar.
- Purbaya memprioritaskan lahan tersebut untuk pembangunan tower rusun baru bagi kebutuhan internal ASN Kemenkeu Denpasar.
- Purbaya menegaskan dirinya tidak perlu mendapat arahan dari Menteri Ara mengenai pemanfaatan aset kementeriannya.
SuaraBali.id - Tensi antar menteri kabinet memanas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons menohok terhadap rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang ingin membangun rumah susun (rusun) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Kemenkeu di Denpasar, Bali.
Purbaya secara tegas menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan pegawainya sendiri sebelum menyerahkan lahan tersebut untuk program kementerian lain. Ia bahkan mengisyaratkan enggan diatur oleh Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
“Ada pembicaraan seperti itu tapi saya pikir kita lihat Kementerian Keuangan masih butuh atau nggak,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Rusun ASN Kemenkeu, Denpasar, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, jika masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkeu yang membutuhkan hunian di Denpasar, maka lahan tersebut akan diperuntukkan bagi mereka terlebih dahulu.
“Kalau masih ada pegawai Kementerian Keuangan yang belum dapat tempat tinggal di sini kan untuk pegawai Kementerian Keuangan dulu. Nanti kita lihat seperti apa,” imbuhnya.
Pernyataan paling tajam dilontarkan Purbaya saat ditanya apakah dirinya akan mengikuti arahan dari Menteri Ara terkait pemanfaatan lahan tersebut. Dengan lugas, Purbaya menegaskan posisinya.
“Nggak, dia (Ara) bukan bos saya, saya nggak perlu diarahkan oleh dia,” tegas Purbaya.
Menkeu Siapkan Rencana Sendiri
Alih-alih menyetujui usulan Menteri Ara, Purbaya justru telah memiliki rencana sendiri untuk mengembangkan lahan strategis tersebut. Ia berencana menambah satu hingga dua tower rusun baru khusus untuk para pegawai Kemenkeu.
Baca Juga: Bali United Hancurkan 'Dinding' Tak Terkalahkan Borneo FC
Tak hanya menambah tower, Purbaya juga meminta agar desain unitnya dibuat lebih luas dari yang sudah ada. Saat ini, rusun ASN Kemenkeu di lokasi tersebut memiliki unit tipe 36, di mana penghuni hanya dikenakan biaya pemeliharaan Rp300 ribu per bulan.
“Rencananya kita akan bangun satu atau dua tower lagi tapi saya minta nanti ke teman-teman desain kamarnya lebih besar. Kalau untuk keluarga 36 mungkin pas-pasan, kalau anaknya gede sedikit ya sudah nggak bisa belajar,” papar Purbaya, menunjukkan fokusnya pada kesejahteraan internal pegawainya.
Berawal dari Kunjungan Menteri Ara
Wacana pembangunan rusun MBR ini pertama kali digulirkan oleh Menteri Ara saat berkunjung ke lokasi yang sama pada Senin (24/11/2025). Melihat ada lahan kosong yang cukup luas di samping rusun ASN Kemenkeu yang sudah berdiri, Ara melihat peluang untuk mengatasi kebutuhan hunian bagi MBR di Denpasar.
Saat itu, Ara mengaku mendapat informasi dari walikota setempat bahwa kebutuhan rusun bagi warga sangat tinggi, namun terkendala ketersediaan lahan.
“Tadi saya tanya (kepada walikota) bagaimana di sini warga, wah sangat membutuhkan rumah susun, "punya lahan nggak?" Nggak punya. Nah saya lihat ada lahan di situ, ya sudah saya sudah minta siapkan proposal,” ungkap Ara kala itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
Terkini
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel
-
BRI Catat 43% Karyawan Perempuan, Capai 36.000 dari Total 86.000 Pekerja
-
Tiga Perempuan Dalam Jajaran Pemimpin BRI Cetak Prestasi di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
BRI Perkuat Keuangan Berkelanjutan: Salurkan Rp93,2 Triliun untuk Pembiayaan Ramah Lingkungan
-
Warga Serahkan Elang Tikus Terjerat dan Bayi Lutung ke BKSDA