Polemik Lift Kaca Pantai Kelingking: Warga Minta Lanjut, Gubernur Bali Tegas Melarang!

SuaraBali.id - Polemik pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, kembali mencuat.

Meski proses pembongkaran telah diperintahkan pemerintah, Bendesa Adat di wilayah Nusa Penida masih berharap proyek tersebut bisa dilanjutkan demi kemajuan daerah dan peningkatan pariwisata.

Paiketan Pasikian Bendesa Adat se-Nusa Penida sebelumnya mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog untuk menemukan solusi terbaik setelah keputusan pembongkaran tersebut.

Mereka menilai kehadiran lift dapat membantu akses wisatawan dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Namun, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil sikap tegas. Menurutnya, pembangunan di Nusa Penida harus mengikuti konsep penataan khusus yang sudah dirancang pemerintah provinsi.

“Ada isu di Nusa Penida tidak boleh maju, di tempat lain kok boleh maju. Ini bukan soal begitu,” ujar Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (1/12/2025).

“Kita paham, Nusa Penida adalah berliannya Bali, berliannya Indonesia. Harus kita tata dengan sangat baik,” lanjutnya.

Koster menyebut alasan utama penolakannya bukan semata soal izin, tetapi juga karena nilai kesakralan kawasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa Nusa Penida memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lainnya di Bali.

Baca Juga: Bali United Hancurkan 'Dinding' Tak Terkalahkan Borneo FC

“Tempat itu sangat sakral, bukan tempat biasa. Beda tanah kering di sini dengan tanah kering di Kubu. Ini sakral tempat ini, hati-hati,” tandasnya.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa konsep pengembangan pariwisata Nusa Penida kini tengah disiapkan dan sudah dikoordinasikan bersama Bupati Klungkung, I Made Satria.

Di dalam rencana tersebut, konsep pariwisata di Nusa Penida diharapkan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya.

“Jenis pariwisata apa yang cocok di wilayah itu harus diperhatikan. Tidak semua yang cocok di tempat lain cocok juga di Nusa Penida,” katanya.

Koster menegaskan penataan pantai ke depan akan lebih mengutamakan unsur alami tanpa bangunan masif seperti lift kaca.

Sebelumnya, pemerintah memberi waktu enam bulan kepada pengembang untuk membongkar proyek lift kaca tersebut.