- PP Muhammadiyah resmi dukung Soeharto jadi Pahlawan Nasional atas jasa besarnya bagi bangsa.
- Muhammadiyah ajak publik menilai jasa pahlawan di atas perbedaan politik & kepentingan sesaat.
- Soeharto adalah 1 dari 40 nama usulan Kemensos, bersaing dengan Gus Dur, Marsinah & tokoh lain.
SuaraBali.id - Diskursus panjang mengenai penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memasuki babak baru setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi memberikan dukungannya.
Melalui pernyataan sikap ini, salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia tersebut mengajak bangsa untuk menimbang kembali jasa-jasa historis Soeharto, terlepas dari kontroversi yang menyelimuti pemerintahannya.
Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menegaskan bahwa landasan dukungan organisasinya murni didasarkan pada kontribusi signifikan Soeharto, baik pada masa perjuangan fisik maupun era pembangunan.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang dalam keterangannya, Rabu (6/11/2025).
Muhammadiyah menyoroti peran kunci Soeharto dalam peristiwa strategis seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, serta keberhasilannya dalam program pembangunan terencana seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada beras, dan program Keluarga Berencana (KB) yang diakui dunia.
Lebih dari sekadar daftar pencapaian, Muhammadiyah mendorong adanya perubahan paradigma dalam menilai seorang tokoh.
Menurut Dadang, penilaian kepahlawanan harus didasarkan pada kepentingan bangsa yang lebih besar, melampaui sekat-sekat perbedaan politik.
“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
Dukungan ini menempatkan nama Soeharto dalam daftar 40 tokoh yang telah diajukan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
Baca Juga: Buntut Ucapan yang Dinilai Rasis, Muhammadiyah Bali akan Laporkan AWK karena Penistaan Agama
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses seleksi ini sangat ketat dan berlapis.
Soeharto tidak sendirian. Dalam daftar usulan tersebut, namanya bersanding dengan tokoh-tokoh besar lainnya seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, hingga aktivis buruh Marsinah. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Santri Korban Pembakaran Mulai Menulis Tapi Malu Masuk Sekolah
-
Bali United Datangkan Amunisi Baru Dari Brasil
-
Waspada! Modus Penipuan Lunas Hutang Beredar di Bali
-
Sambut HUT ke-70, Danamon Hadirkan Promo Menarik di Merchant Pilihan Bali
-
Kementerian HAM Kawal Pemulihan Santri Korban Pembakaran di Lombok