- Pakar soroti 3 'hantu' di 1 tahun pemerintahan Prabowo yang harus segera diselesaikan agar tak mengganggu.
- Tiga isu itu adalah polemik ijazah Wapres Gibran, kejelasan kasus hukum Silfester, dan utang Kereta Cepat Whoosh.
- Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan masalah ini dan para menteri diharapkan siap menerima kritik dari rakyat.
“Kedua yakni ‘hantu’ tentang Silfester. Ini harus segera diselesaikan, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,” urai Hendri.
“Apakah Bang Silfester ini memang sudah selesai tidak perlu lagi diungkit – ungkit hukumnya, atau memang harus dieksekusi, nah ini harus segera diputuskan,” imbuhnya.
Kemudian hal selanjutnya yang perlu diselesaikan menurut Hendri adalah soal Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).
Hendri menilai jika Utang proyek Whoosh ini dibiarkan begitu saja, maka akan semakin menjadi beban pemerintah.
“’Hantu’ ketiga adalah Kereta Cepat Whoosh KCIC yang Kerjasama dengan China. Intinya, utang Whoosh ini kalau didiamkan menurut saya akan menjadi beban sendiri untuk pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Hendri.
“Polemik yang berkepanjangan ini akan membuat Masyarakat bingung juga,” imbuhnya.
Hendri berharap jika kepedepannya pemerintahan Prabowo akan semakin lebih baik dan janji – janji kampanyenya bisa terpenuhi.
Selain itu, Hendri juga menitip pesan agar para Menteri – Menteri di era pemerintahan Prabowo siap menerima kritik apapun dari Masyarakat, mengingat rakyat adalah pemilik sah negeri.
“Saya selalu berdoa semoga pemerintahan Pak Prabowo ditahun – tahun kedepan lebih baik, dan cita-cita janji-janji kampanye juga akan terpenuhi,” ujar Hendri.
Baca Juga: Bongkar Aliran Dana Gelap 10 Tahun: Ekonomi Indonesia Sulit Bertumbuh Akibat Misinvoicing?
“Dan yang paling penting, Menteri-menteri, pejabat-pejabat di era Pak Prabowo menerima masukan kritis dari Masyarakat dengan baik. Tidak perlu kemudian marah-marah, atau tidak menerima kritikan itu karena takut direshuffle. Menurut saya wajar Masyarakat memberi masukan kritis, karena rakyat adalah pemilik sah negeri ini,” sambungnya dengan tegas.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Dari Pekerja Migran Jadi Pengusaha, Rosyidah Kembangkan UMKM Olahan Hasil Laut Bersama BRI
-
Hina Kapolda NTB, WNA Asal Prancis Dihukum 3 Bulan Penjara
-
Kuasa Hukum Sebut Kasus Santri Terbakar Tak Ada Unsur Kesengajaan
-
Respons Lonjakan Trafik Data, Indosat Targetkan 1.100 Titik 5G di Bali-Nusra pada Akhir 2026
-
Menembus Pelosok Desa, Kiprah Mantri BRI Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan