- Pakar soroti 3 'hantu' di 1 tahun pemerintahan Prabowo yang harus segera diselesaikan agar tak mengganggu.
- Tiga isu itu adalah polemik ijazah Wapres Gibran, kejelasan kasus hukum Silfester, dan utang Kereta Cepat Whoosh.
- Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan masalah ini dan para menteri diharapkan siap menerima kritik dari rakyat.
“Kedua yakni ‘hantu’ tentang Silfester. Ini harus segera diselesaikan, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,” urai Hendri.
“Apakah Bang Silfester ini memang sudah selesai tidak perlu lagi diungkit – ungkit hukumnya, atau memang harus dieksekusi, nah ini harus segera diputuskan,” imbuhnya.
Kemudian hal selanjutnya yang perlu diselesaikan menurut Hendri adalah soal Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).
Hendri menilai jika Utang proyek Whoosh ini dibiarkan begitu saja, maka akan semakin menjadi beban pemerintah.
“’Hantu’ ketiga adalah Kereta Cepat Whoosh KCIC yang Kerjasama dengan China. Intinya, utang Whoosh ini kalau didiamkan menurut saya akan menjadi beban sendiri untuk pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Hendri.
“Polemik yang berkepanjangan ini akan membuat Masyarakat bingung juga,” imbuhnya.
Hendri berharap jika kepedepannya pemerintahan Prabowo akan semakin lebih baik dan janji – janji kampanyenya bisa terpenuhi.
Selain itu, Hendri juga menitip pesan agar para Menteri – Menteri di era pemerintahan Prabowo siap menerima kritik apapun dari Masyarakat, mengingat rakyat adalah pemilik sah negeri.
“Saya selalu berdoa semoga pemerintahan Pak Prabowo ditahun – tahun kedepan lebih baik, dan cita-cita janji-janji kampanye juga akan terpenuhi,” ujar Hendri.
Baca Juga: Bongkar Aliran Dana Gelap 10 Tahun: Ekonomi Indonesia Sulit Bertumbuh Akibat Misinvoicing?
“Dan yang paling penting, Menteri-menteri, pejabat-pejabat di era Pak Prabowo menerima masukan kritis dari Masyarakat dengan baik. Tidak perlu kemudian marah-marah, atau tidak menerima kritikan itu karena takut direshuffle. Menurut saya wajar Masyarakat memberi masukan kritis, karena rakyat adalah pemilik sah negeri ini,” sambungnya dengan tegas.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Sesuai Arahan Presiden, BRI Perkuat Program Gentengisasi melalui Skema KUR Perumahan
-
Obat Kangen di Balik Jeruji: Layanan Komunikasi Wartelsuspas Hubungkan Rindu Warga Binaan
-
Kekacauan Penerbangan Bali: 8 Rute Internasional Mendadak Hangus dalam 48 Jam, Ini Daftarnya
-
Jeritan Pekerja Migran dari Tengah Perang Timur Tengah
-
Jaringan WiFi Rumah Tetap Aktif Saat Nyepi di Bali, Tapi..