- Pakar soroti 3 'hantu' di 1 tahun pemerintahan Prabowo yang harus segera diselesaikan agar tak mengganggu.
- Tiga isu itu adalah polemik ijazah Wapres Gibran, kejelasan kasus hukum Silfester, dan utang Kereta Cepat Whoosh.
- Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan masalah ini dan para menteri diharapkan siap menerima kritik dari rakyat.
“Kedua yakni ‘hantu’ tentang Silfester. Ini harus segera diselesaikan, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,” urai Hendri.
“Apakah Bang Silfester ini memang sudah selesai tidak perlu lagi diungkit – ungkit hukumnya, atau memang harus dieksekusi, nah ini harus segera diputuskan,” imbuhnya.
Kemudian hal selanjutnya yang perlu diselesaikan menurut Hendri adalah soal Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).
Hendri menilai jika Utang proyek Whoosh ini dibiarkan begitu saja, maka akan semakin menjadi beban pemerintah.
“’Hantu’ ketiga adalah Kereta Cepat Whoosh KCIC yang Kerjasama dengan China. Intinya, utang Whoosh ini kalau didiamkan menurut saya akan menjadi beban sendiri untuk pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Hendri.
“Polemik yang berkepanjangan ini akan membuat Masyarakat bingung juga,” imbuhnya.
Hendri berharap jika kepedepannya pemerintahan Prabowo akan semakin lebih baik dan janji – janji kampanyenya bisa terpenuhi.
Selain itu, Hendri juga menitip pesan agar para Menteri – Menteri di era pemerintahan Prabowo siap menerima kritik apapun dari Masyarakat, mengingat rakyat adalah pemilik sah negeri.
“Saya selalu berdoa semoga pemerintahan Pak Prabowo ditahun – tahun kedepan lebih baik, dan cita-cita janji-janji kampanye juga akan terpenuhi,” ujar Hendri.
Baca Juga: Bongkar Aliran Dana Gelap 10 Tahun: Ekonomi Indonesia Sulit Bertumbuh Akibat Misinvoicing?
“Dan yang paling penting, Menteri-menteri, pejabat-pejabat di era Pak Prabowo menerima masukan kritis dari Masyarakat dengan baik. Tidak perlu kemudian marah-marah, atau tidak menerima kritikan itu karena takut direshuffle. Menurut saya wajar Masyarakat memberi masukan kritis, karena rakyat adalah pemilik sah negeri ini,” sambungnya dengan tegas.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Lompat Dari Jendela, Bule di Bali Bawa Kabur iPhone dan MacBook Senilai Rp58 Juta
-
Kopdes Mulai Berjalan, Pemerintah Resmi Moratorium Izin Alfamart dan Indomaret
-
Kunci Jawaban Soal SNBT: Literasi Bahasa Inggris 2
-
Tata Tertib UTBK SNBT 2026 Wajib Dipatuhi agar Ujian Lancar
-
Gagal Masuk PTN? Jangan Sedih! Ini 6 Bidang Jurusan di PTS yang Jamin Masa Depan Cerah