Istana Wapres IKN Lebih Mewah dari Istana Presiden? Ini Kata Profesor Sulfikar Amir

SuaraBali.id - Peneliti Profesor Sulfikar Amir menyebut bahwa Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) rupanya secara sengaja mempersiapkan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk sang buah hati tercinta.

Sulfikar mengatakan bahwa istana yang nantinya ditempati oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka itu sudah mulai dibangun satu tahun yang lalu.

“Istana Wapres itu sudah mulai dibangun satu tahun yang lalu. Nah itu atas perintah Jokowi,” ujar Sulfikar, dikutip dari youtube Bambang Widjojanto, Rabu (1/10/25).

Menurut penjelasan Sulfikar, Jokowi sudah merencanakan Pembangunan 2 gedung di IKN yang menjadi prioritas, yakni Istana Presiden dan Wakil Presiden.

“Iya jadi Jokowi memang langsung terlibat itu dalam pembangunan 2 gedung yang paling penting buat dia, istananya dia dan istana buat anaknya,” terang Sulfikar.

“Makanya itu yang menjadi prioritas dalam Pembangunan di IKN,” imbuhnya.

Istana Wakil Presiden di IKN menurut Sulfikar jauh lebih elegan dan mewah jika dibandingkan dengan Istana Presiden.

“Istananya Wapres itu menurut saya jauh lebih elegan. Karena didesain oleh seorang arsitek yang ‘beneran’. Kalau istananya Presiden kan didesain sama Jokowi, haha, bukan dia yang mendesain sih, tapi berdasarkan selera dia gitu,” urainya.

Menurut Sulfikar adanya Istana yang dikhususkan untuk Wakil Presiden kurang tepat.

Baca Juga: Refly Harun Sentil 'Pecinta Prabowo': Bukan Dicintai, Pemimpin Itu Diawasi

Dimana pada umumnya, Sulfikar menyebut Istana Presiden dan Wakil Presiden harusnya menjadi satu.

“Cuman memang agak aneh ketika Wakil Presiden itu punya istana sendiri. Dimana – mana nggak ada. Di Amerika itu White House itu ya wapresnya juga di situ berkantor,” ujarnya.

Sulfikar kemudian menerangkan bahwa untuk meneruskan progress Pembangunan, IKN kembali mengajukan dana tambahan sekitar Rp 14 Triliun.

“IKN itu sudah meminta tambahan sekitar Rp 14 Triliun dari Rp 6 Triliun yang diberikan,” terangnya.

Sulfikar menjelaskan bahwa dana tambahan yang digelontorkan sebanyak Rp 14 Triliun tersebut untuk Pembangunan Gedung DPR, DPR, Mahkamah Agung hingga fasilitas perumahan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dimana Rp 4 Triliun itu untuk membangun Gedung untuk DPR, DPD, Mahkamah Agung dan sebagainya. Kemudian Rp 9 Triliun untuk fasilitas perumahan dari para pegawai ASN ini dan Rp 600 Miliar untuk pemeliharaan,” urainya.