Kapolsek Kayangan Dicopot Buntut Kasus ASN Bunuh Diri Berujung Pembakaran Oleh Warga

SuaraBali.id - Buntut kasus dugaan pencurian, bunuh diri dan pembakaran kantor Polsek Kayangan, Lombok Utara, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Polisi Hadi Gunawan mencopot Inspektur Polisi Satu Dwi Maulana Kurnia Amin dari jabatan Kepala Kepolisian Sektor Kayangan.

Menurut Kepala Polres Lombok Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Purwanta melalui keterangan yang diterima di Mataram, Jumat (22/3/2025), pencopotan Iptu Dwi dari jabatan Kapolsek Kayangan merupakan buntut dari kasus gantung diri Rizkil Watoni, warga Desa Sesait, Kecamatan Kayangan.

"Ini untuk mempermudah pemeriksaan dari Divisi Propam Mabes Polri dan Bidang Propam Polda NTB," kata Agus sebagaimana dilansir Antara.

Adapun penghentian Iptu Dwi dari jabatan Kapolsek Kayangan tersebut kata Agus, berdasarkan Surat Telegram Kapolda NTB tertanggal 21 Maret 2025.

Baca Juga: 7000 Orang Siap Jajal Berlari di Sirkuit Mandalika, Tracknya Akan Dibuat Seperti Singapura

Dalam surat telegram tersebut, Iptu Dwi digantikan Iptu Zainudin.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri maupun Bidang Propam Polda NTB, Iptu Dwi bersama anggotanya diduga menekan dan mengintimidasi Rizkil Watoni dalam kasus dugaan pencurian telepon genggam milik kasir toko swalayan Alfamart hingga akhirnya memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri.

Menurut Kapolres, tindakan ini adalah komitmen Polri menyelesaikan permasalahan dugaan oknum nakal yang mencoreng nama baik institusi

"Kami tetap mendalami segala bentuk pelanggaran anggota dan kami lakukan berdasarkan segala informasi yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pencurian handphone dengan terlapor Rizkil Watoni, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupatrn Lombok Utara ini kali pertama datang dari laporan pegawai Alfamart berinisial RF pada 7 Maret 2025 yang mengaku sebagai korban.

Baca Juga: MinyaKita NTB Diduga Kurang Takaran: Polisi Bergerak

Padahal terlapor kurang dari 24 jam kejadian telah mengembalikan telepon genggam kepada RF.

Telepon genggam tersebut dikembalikan karena memang tidak ada niat dari Rizkil Watoni tidak ada niat mengambil handphone milik pelapor dan menyadari bahwa handphone kasir Alfamart tersebut mirip dengan miliknya.

Setelah pengembalian tersebut, pelapor dan terlapor sudah sepakat melakukan perdamaian.

Terlapor pun mencabut laporannya di Polsek Kayangan.

Setelah adanya perdamaian tersebut, Rizkil yang awalnya ditahan kemudian dibebaskan.

Tapi laporan tersebut ternyata bukannya tuntas, melainkan ada dugaan Rizkil mendapat intimidasi dari pihak polsek atas kasus pencurian tersebut yang masih bisa berlanjut.

Atas dugaan tersebut, keluarga Rizkil menuding aksi bunuh diri itu karena faktor tekanan dari pihak kepolisian.

Hal itu dikuatkan dengan bukti yang ada pada telepon genggam Rizkil.

Ia merasa depresi atas adanya tekanan ini dan memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri.

Masyarakat yang mengetahui motif dari insiden kematian Rizkil ini secara spontan melakukan aksi penyerangan dan perusakan ke Markas Polsek Kayangan pada hari jenazah Rizkil ditemukan tergantung pada plafon rumahnya, Senin (17/3/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati meminta aparat Polda Nusa Tenggara Barat mengusut secara tuntas dan transparan kematian Rizkil Watoni seorang ASN di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Karena hal inilah yang diduga menjadi pemicu perusakan Polsek Kayangan.

"Saya meminta Polda NTB untuk melakukan investigasi secara serius dan transparan. Jika ada oknum yang terbukti melakukan intimidasi atau pelanggaran prosedur, maka harus segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Sari Yuliati melalui, Rabu (20/3/2025).

Menurut Sari Yuliati, kepolisian perlu menjaga kepercayaan publik terhadap institusinya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) II NTB ini, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Kepercayaan publik adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan wibawa aparat penegak hukum. Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi, dan langkah konkret harus diambil untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat," terangnya.