Pemprov Bali Uji Coba Pungutan Wisman Lewat Maskapai, Diharapkan Naikkan Pendapatan

SuaraBali.id - Pelaksanaan pungutan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali masih banyak mengalami kebocoran.

Hal itu membuat Gubernur Bali, Wayan Koster merancang perubahan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Sejak digulirkan pada 14 Februari 2024, sudah ada 6,3 juta wisatawan asing yang datang ke Bali hingga akhir tahun 2024.

Namun, hanya 2,1 juta wisatawan asing yang sudah membayar pungutan tersebut.

Baca Juga: Jadwal Imsakiyah 19 Ramadan 1446 H Untuk Kota Denpasar, 19 Maret 2025

Dengan keberhasilan hanya 33,5 persen itu, Pemprov Bali hanya mengantongi Rp318 miliar dari jumlah lebih dari Rp900 miliar yang seharusnya bisa diperoleh dari jumlah wisatawan tersebut.

Namun, Koster enggan menyalahkan wisatawan karena justru sistem pemungutan yang dilakukan pemerintah yang mesti diperbaiki.

“Karena itu juga saya tidak mengizinkan untuk melakukan sidak ke lapangan bagi wisatawan asing yang belum bayar,” ujar Koster saat berpidato pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Rabu (19/3/2025).

“Mereka belum bayar karena sistem kita yang belum baik, bukan kesalahan wisatawan,” imbuhnya.

Dalam usulannya, Koster menginginkan perubahan agar pihak-pihak yang membantu proses pungutan wisman tersebut agar menerima imbal jasa agar membantu peningkatan penerimaan dari pungutan wisman.

Baca Juga: Antisipasi PLN Saat Beban Puncak Kelistrikan Bali Mencapai 904 MW Saat Lebaran

Besaran insentif tersebut paling tinggi sebesar 3 persen dari jumlah transaksi pungutan wisman.

Selain itu, dia juga akan menambahkan sanksi bagi wisatawan yang tidak membayar.

Namun, sanksi tersebut hanya bersifat sanksi administrasi.

“Diterapkan timbal jasa bagi pihak yang diajak kerja sama, itu akan diatur dalam Perda. Termasuk sanksi bagi wisman  yang tidak memenuhi kewajibannya,” tuturnya.

Dia juga membuka kerja sama dengan pihak ketiga lainnya untuk meningkatkan penerimaan terhadap pungutan wisatawan tersebut.

Dia menginginkan agar rancangan perubahan tersebut agar dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu.

“Ini karena begitu penting utk menjadi sumber pendapatan Provinsi Bali maka perubahan peraturan no 6 tahun 2023 ini diharapkan lebih cepat selesai,” pungkasnya.

Bekerjasama Dengan Maskapai

Sementara itu untuk memaksimalkan pungutan ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih menjelaskan bahwa Pemprov sudah menjajaki kerja sama dengan organisasi antar maskapai SITA.

Organisasi tersebut dipilih karena 80 persen dari maskapai yang memiliki rute penerbangan ke Bali sudah tergabung bersama SITA.

Jika saat ini pungutan wisman masih dilakukan saat wisatawan tiba ke Bali, skema baru yang diuji coba itu dilakukan melalui maskapai tempat wisatawan membeli tiket ke Bali.

Politisi yang akrab disapa Ajus Linggih itu menyebut jika wisatawan akan menerima imbauan untuk membayar pungutan saat membeli tiket.

“Ketika orang membeli tiket di maskapai tersebut nanti akan ada imbauan orang membayar ketika ke Bali,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (19/3/2025).

“Bisa membayar ketika membeli tiket atau nanti bisa membayar pada saat di Bali,” imbuhnya.

Selain itu, pemantauan terhadap proses pembayaran juga dapat dipastikan saat wisatawan hendak berangkat.

Ajus menyebut jika wisatawan tidak bisa mencetak boarding pass jika belum membayar pungutan.

Dengan skema tersebut, politisi Partai Golkar itu memprediksi sekitar 90 persen wisatawan asing yang datang ke Bali membayar pungutan.

Namun demikian, skeman tersebut masih dalam proses percobaan dan perlu dimatangkan.

“Astungkara dengan pola seperti ini tentu ini masih trial ya, harapannya bisa meraup di atas 90 persen wisatawan asing yang masuk ke Bali,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui pada periode Januari-Juni 2024, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali mencapai 2.911.155 kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 23,61 persen.

Adapun, beberapa negara yang menyumbang wisatawan terbanyak ke Bali adalah:

Australia, India, Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, Inggris, Rusia, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda