Dispar Bereaksi Ketika Bali Tidak Direkomendasikan di Tahun 2025 : Tidak Ada Alasan

SuaraBali.id - Situs panduan perjalanan, Fodors, memasukkan Bali ke dalam daftar tempat berwisata yang sebaiknya tidak dikunjungi pada tahun 2025. Faktor overtourism menjadi salah satu penyebab utamanya.

Situs penyedia panduan perjalanan tersebut mengatakan alasannya adalah karena telah menciptakan "kiamat plastik" yang menyeramkan. Hal ini disebut salah satunya akibat overtourism atau dikunjungi turis melebihi kapasitas.

Selain itu akibat pariwisata berlebihan tersebut menyebabkan tekanan kepada warga lokal yang menyebabkan Bali kehilangan identitas budaya aslinya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun membantah jika Bali sudah dalam situasi overtourism. Dia mengakui jika aktivitas pariwisata memang masih terpusat di Bali Selatan.

Baca Juga: Hadapi Kepadatan Akhir Tahun di Bali, Kemacetan Mengerikan Tahun Lalu Diharapkan Tak Terulang

Namun, hal tersebut tidak lantas menjadikan Bali secara keseluruhan kelebihan beban pariwisata. Terlebih, masih ada banyak tempat dan akomodasi wisata yang ada di wilayah Bali Timur, Barat, dan Selatan.

“Tidak ada alasan bahwa Bali overtourism sebagai parameter bahwa Bali tidak direkomendasi kunjungan. Kan Bali secara keseluruhan bisa dikunjungi kemana-mana,” ujar Pemayun saat dihubungi Suara.com, pada Jumat (22/11/2024).

“Ada parameter yang beberapa iya (benar), kita akui di Bali Selatan masih terkonsentrasi di sana,” imbuhnya.

Pemayun menambahkan jika kedatangan turis asing pasa 2019 lalu sejumlah 6,2 juta dan belum dapat disamai pasca pandemi Covid-19. Saat itu saja, rata-rata okupansi kamar di seluruh hotel di wilayah Bali mencapai 80 persen.

Dia menyebut Bali baru bisa disebut overtourism saat jumlah wisatawan yang datang melebihi kapasitas yang mampu ditampung.

Baca Juga: Visi Misi Cagub Bali Saat Debat Dinilai 'Daur Ulang', Frontier : Tak Ada Gagasan Baru

Terlebih, Pemayun juga menjelaskan jika pihaknya tengah menyiapkan penataan di sektor pariwisata di Bali. Termasuk juga dengan mengatur alih fungsi lahan dan kemungkinan untuk melakukan moratorium pembangunan hotel dan vila di kawasan Bali Selatan.