SuaraBali.id - Banyak kasus pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing di Bali dilakukan oleh pemegang Visa atau Izin Tinggal Sementara (ITAS) Investor. Penyalahgunaan visa investor itu dilakukan mereka dengan melakukan aktivitas di luar batas izin tinggalnya seperti mencari pekerjaan.
Mereka juga melakukan pekerjaan yang beragam dari menjajakan vila hingga menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersil.
Menanggapi maraknya kejadian itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim menjelaskan pihaknya sudah meningkatkan batasan minimum investasi bagi WNA di Indonesia menjadi Rp10 miliar. Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dari peraturan sebelumnya yang mewajibkan pemegang visa investor untuk berinvestasi minimal Rp1 miliar di Indonesia.
Pengubahan peraturan itu menurut Silmy juga melegakan pemilik UMKM lokal yang sektor usahanya kerap diisi oleh investor asing. Pasalnya, dengan jumlah investasi hanya Rp1 miliar masih dapat mengisi sektor UMKM.
Baca Juga: Sejarah Dan Tradisi di Hari Raya Kuningan
“Kan tuntutan dari masyarakat Bali untuk kegiatan yang mikro kecil menengah mestinya dimiliki oleh masyarakat Bali atau WNI,” ujar Silmy Karim saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (1/10/2024).
“Sementara kalau kita referensi dengan Undang-undang yang ada, Rp1 miliar itu masuk kategori mikro, otomatis ada masalah,” imbuhnya.
Silmy menjelaskan sudah meminta pengubahan peraturan itu sejak Menteri Investasi masih dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Hingga saat ini Menteri Investasi dijabat oleh Rosan Roeslani, Silmy menyebut penggodokan peraturan itu segera mengalami peningkatan.
Namun, dalam penerapannya Imigrasi memang sudah menerapkan batas minimal investasi Rp10 miliar bagi WNA yang ingin membuat ITAS investor baru.
“Sekarang lagi dalam tahap pembahasan, tapi dari kami sendiri, visa investor sudah kita mulai minimal Rp10 miliar,” tuturnya.
Baca Juga: Koster-Giri Tawarkan Amed Dijadikan Seperti Kuta Selatan
Sementara itu, bagi WNA yang saat ini memegang ITAS Investor diminta untuk meningkatkan nilai investasinya hingga batas minimum Rp10 miliar itu. Pihaknya memberi tenggat waktu hingga Desember 2024 untuk menjalankan aturan itu.
Berita Terkait
-
Dasco Sebut DPR Kini Telah Siapkan Formulasi Baru Untuk Bahas Undang-Undang
-
Bali United Rebutan Dapat Jordi Amat dengan Raksasa Liga 1 Indonesia?
-
7 Potret Anita Hara Menikah dengan Jeson Siregar di Nusa Dua Bali
-
Aliansi Indonesia Youth Congress Desak Imigrasi Batam Deportasi WNA Pelaku Penganiayaan
-
Bandara Ngurah Rai Tutup Total saat Nyepi 2025: Catat Jadwalnya!
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
-
Kronologi Pemerkosaan Jurnalis Juwita Sebelum Dibunuh, Terduga Pelaku Anggota TNI AL
Terkini
-
Belasan Granat Aktif Ditemukan di Huntara Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki
-
Nyepi Jembrana Jadi Sorotan: Gubernur Koster Rencanakan Pertemuan dengan Tokoh Islam di Bali
-
Nasabah BRI Diimbau Waspada, Ini Tips Terhindar dari Penipuan dan Kejahatan Siber
-
Jadwal Pertandingan Bali United di Liga 1 Bulan April 2025, Teco Minta Pemain Jangan Gendut
-
Tradisi Unik Lebaran di Lombok: Tradisi Tiu Sampai Lebaran Topat