Hajatan Parpol di Bali Diminta Jangan Sampai Merusak Kenyamanan di Pulau Dewata

SuaraBali.id - Kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional yang digelar di Bali akan digelar beberapa waktu ke depan. Namun kegiatan ini diharapkan tidak membawa konflik ke Bali, termasuk konflik politik.

Praktisi pariwisata Bali , Wayan Puspa Negara mengharapkan hajatan di Bali membawa dampak positif bagi dunia pariwisata Pulau Dewata dan bukan sebaliknya.

Puspanegara sebagaimana diwartakan beritabali.com – jaringan suara.com menyebut juga soal akan diselenggarakannya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Nusa Dua Badung Bali yang disinyalir akan berlangsung panas

"Kita berharap apapun kegiatan besar di Bali agar berjalan aman. Sebab telah terbukti sejumlah kegiatan, baik skala nasional dan internasional di Bali berjalan lancar dan aman. Jika itu memanas sebaiknya jangan digelar di Bali," ujarnyal, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Dapat Tambahan Ongkos Rp 50 Ribu, Driver Ini Sebut Bule Baik Dan Doakan Bahagia

Menurutnya Muktamar PKB di Bali, Puspa Negara mengatakan penyelenggara pasti sudah mengurus perizinan ke Mabes Polri-TNI, sehingga pengamanan tetap bisa dilakukan untuk menjaga kondisi kondusif.

"Mengenai perhelatan skala besar di Bali pasti sudah mengantongi izin dari Mabes Polri. Sehingga keamanan pun bisa tetap terjaga. Karena Bali adalah destinasi pariwisata dunia, sehingga soal keamanan menjadi prioritas utama," ujarnya.

Sebelumnya, beredar kabar adanya kekhawatiran terkait pelaksanaan Muktamar PKB di Bali yang akan berjalan ricuh dan memanas. Pasalnya di pusat masih ada konflik antar dua kubu berbeda.

Hal serupa disampaikan seorang pekerja pariwisata bali, Ketut Aryana. Dia berharap kegiatan partai politik di Bali tidak menimbulkan konflik dan mengganggu keamanan dan kenyamanan pariwisata Bali.

"Saya selaku warga Bali yang sebagian besar mengandalkan hidup dari sektor pariwisata menjadi resah. Jika terjadi konflik berbau politik di Bali. Tentu wisatawan akan takut ke Bali untuk berwisata. Saya menolak jika konflik politik dibawa ke Bali," kata Ketut Aryana.

Baca Juga: Disdik Tabanan Terbitkan Larangan Guru Membuat Konten Melibatkan Warga Sekolah

"Siapa pun membuat kegiatan di Bali agar memenuhi persyaratan perizinan, sehingga situasi dan kondisi bali bisa tetap aman terkendali," ucapnya.