SuaraBali.id - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan kebijakan pungutan Rp150 ribu kepada wisatawan asing yang datang ke Bali sejak Bulan Februari lalu. Namun, laporan terbaru menunjukkan jika hanya 40 persen wisatawan asing yang baru membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) tersebut.
Untuk meningkatkan angka tersebut, Pemprov Bali berencana menggelar sidak di beberapa tempat wisata untuk memeriksa turis asing agar sudah membayar PWA.
Namun, DPRD Provinsi Bali Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pihak ketiga yang bisa membantu melakukan pungutan terhadap wisman itu agar diberikan insentif. Peraturan itu bisa dibuat dengan melakukan revisi pada peraturan daerah (Perda) yang ada atau dengan membuat peraturan gubernur (Pergub).
Pihak ketiga yang dimaksud seperti agen wisata atau pihak hotel yang dianggap bisa berperan untuk memungut pungutan tersebut.
Baca Juga: Bule Amerika Bersimbah Darah di Kuta, Pemilik Guest House Angkat Bicara
“Salah satu solusi yang ditawarkan Golkar adalah kita harus segera merevisi perda atau membuat pergub untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang bisa membantu pelaksanaan pemungutan secara efektif,” ujar politikus Golkar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (25/3/2024).
Pemberian insentif dinilai akan meningkatkan kinerja dari pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan dari pemungutan tersebut.
“Jadi misalnya kalau hotel dia (membantu) melakukan pemungutan itu. Tapi kan kalau dia tidak dapat insentif kan malas juga,” tutur dia.
“Jadi itu memang hal yang wajar mereka diberikan insentif kalau dia bisa menambah pendapatan dari sektor itu,” imbuh Korry.
Meski begitu, Korry juga menilai meski baru 40 persen wisman yang membayar PWA, angka tersebut sudah terbilang bagus karena kebijakan yang masih baru berjalan. Namun, memang dinilai harus ada evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan pungutann tersebut.
Baca Juga: Bak Sultan, Anjing Ini Keramas Pakai Shampo Mahal
“Ya 40 persen itu sudah bagus, karena ini kan suatu hal yang baru. Kemudian sistem pemungutannya masih perlu terus disempurnakan, dievaluasi,” pungkasnya.
Sementara, Pemprov Bali menggelar sidak di beberapa tempat wisata untuk memeriksa wisatawan asing yang belum membayar PWA. Awalnya, sidak tersebut direncanakan untuk dilakukan pada Bulan Mei 2024, namun dipercepat pada akhir Bulan Maret ini.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
-
Momen Valentine Romantis Tak Terlupakan Sambil Nikmati Sajian Istimewa dan Keindahan Laut Bali
-
Turnamen Taekwondo KASAL Cup Digelar di Bali, Ribuan Atlet Ikut Berpartisipasi
-
Tio Pakusadewo Cerita Kedekatan dengan Pelaku Bom Bali 1: Dia Guru Ngaji Saya
-
7 Promo Hotel Valentine 2025: Rooftop Dinner hingga Staycation Mewah Bareng Pasangan Mulai Rp 250 Ribuan
-
Bahaya Makan Jeruk Bali Saat Konsumsi Obat, Ini Penjelasan Dokter!
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Lolly Kembali Main TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan: Aura Kemiskinan Vadel Badjideh Terhempas
Pilihan
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
-
Sejarah dan Makna Tradisi Nyekar Makam Sebelum Puasa Ramadan
Terkini
-
Pedagang di Lombok Timur Diharap Tak Menjual Sembako ke Luar Daerah Jelang Ramadan
-
Ada Cupid Dan Cokelat Saat Hari Valentine di Bandara I Gusti Ngurah Rai
-
Singapura Dan Jakarta Jadi Rute Terpadat di Bandara I Gusti Ngurah Rai
-
Cocoklogi Warganet, Temukan Akun Medsos Pelaku Penusukan Viral di Denpasar
-
Upah Harian Dipotong Rp 40 Ribu, Sopir Angkutan Siswa di Gianyar Protes