SuaraBali.id - Pemerintah Provinsi Bali menggelar pertemuan dengan pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi di kawasan Sanur, Kota Denpasar, pada Kamis (27/4/2023). Pertemuan tersebut dilakukan guna mengomunikasikan nasib terminal Liquid Natural Gas (LNG) yang dibangun di Sidakarya, Denpasar.
Pertemuan tersebut diwarnai oleh aksi Walk Out atau meninggalkan ruangan rapat oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali. Hal itu disebabkan oleh tidak diberikannya kesempatan berbicara kepada WALHI, pasalnya pihak Kemenkomarves menilai Walhi bukan undangan pada acara tersebut.
Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata menilai pertemuan tersebut justru seharusnya tidak diadakan karena sudah ada penolakan dari Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, dia menyayangkan pihaknya tak diizinkan untuk beraspirasi.
“Jadi pertemuan ini seharusnya tidak ada, karena itu sudah jelas itu Menkomarves sendiri yang mengeluarkan surat. Kami mencoba memberikan pandangan atau beraspirasi itu tidak boleh, katanya dibilang ini rapat pemerintah, padahal di dalam desa adat juga terlibat,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
WALHI bertekad untuk terus mengkritisi rencana proyek pembangunan terminal LNG ini selama dirasa masih belum ada perubahan dari rencana yang ada.
“Kami akan terus mengkritisi rencana proyek terminal LNG ini semasih mereka menggunakan konsepsi, tempat, dan menyebabkan dampak lingkungan yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin masih enggan menyebutkan nasib terminal LNG ini. Meski sebelumnya sudah ada surat Nomor B-1212/Menko/Pe.01.00/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023, perihal tindak lanjut proses pembangunan Terminal LNG dan Jaringan pipa bersih oleh PT. Dewata Energi Bersih oleh Menteri Luhut.
Namun, dia menyebut masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan khususnya mengenai dampak lingkungan.
“Pada prinsipnya saat ini kita melakukan studi dulu. Nanti kita akan putuskan yang terbaik, nanti PLN sebagai pengguna akhir, dia yang bisa putuskan, Nanti kita cari jalan keluarnya. Kendalanya macam-macam, masing-masing ada dampaknya. Dari sisi teknis, lingkungan itu semua harus dimitigasi,” ujar Rachmat.
Baca Juga: Menpora Tegaskan Israel Tak Akan Ikut ANOC World Beach Games di Bali
Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir juga enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan tadi.
“Sudah ada pembahasan tadi, nanti tunggu saja,” ujar Koster secara singkat.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
-
Nelayan Teluk Kelabat Gugat Izin Tambang Timah, Tuntut Pemulihan Laut
-
WALHI: Satgas PKH Bukan Pulihkan Hutan, tapi Konsolidasi Modal dan Ganti Pemain
-
Prabowo Ungkap Penyebab Antrean BBM di Bali, Bukan karena Stok Menipis
-
Mau Liburan Natal dan Akhir Tahun Makin Berkesan? Ini Pilihan Aktivitas Seru di Bali
-
Tiga Srikandi TelkomGroup Bagikan Perspektif Kepemimpinan Perempuan di Bali Tech Week 2026
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
- Tiga Jembatan di Batang Toru, Ikhtiar Menjaga Satwa Liar Tetap Terhubung
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Perkuat Nilai bagi Pemegang Saham, BRI Siapkan Buyback Saham Rp1 Triliun
-
Ini Identitas Dua Bule Prancis Pemeran Video Syur Berdurasi 13 Menit yang Hebohkan Bali
-
Pakai Barcode Palsu, Sindikat BBM Subsidi di Denpasar Raup Omzet Rp75 Juta
-
Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Subsidi di Lombok Timur
-
Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN