Satu Tahun Kasus Kekerasan Seksual di Mataram, Mahasiswa dan Dosen Minta Kapolda NTB Dicopot

SuaraBali.id - Kasus kekerasan seksual yang menimpa puluhan mahasiwi di Kota Mataram tidak kunjung mendapatkan kejelasan di kepolisian.

Mirisnya, kasus ini sudah setahun berjalan tanpa kepastian hukum. Puluhan mahasiswa dan dosen di Mataram pun berunjuk rasa di depan Mapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendapatkan kepastian hukum penanganan kasus kekerasan seksual.

Pantaun Suara.com, massa aksi membakar lilin sembari menyanyikan selamat ulang tahun. Sebagai bentuk kekecewaan atas kasus kekerasan seksual di Mataram yang tidak kunjung selesai. Sudah satu tahun.

Setelah menyalakan lilin, massa aksi melanjutkan dengan potong kue. Massa aksi sempat menutup akses jalan di depan Mapolda NTB.

Baca Juga: Throwback Crime Story: Emon si Perusak Ratusan Anak di Sukabumi

Koordinator Umum Aliansi Anti Kekerasan Seksual (Alaska) NTB, Ahmad Zuhairi, mengaku kasus pelecehan seksual ini sudah satu tahun tanpa kejelasan.

Korban pun sudah ada dan pelaku sudah ada. Pelaku telah mengakui perbuatannya. Namun kasus ini tidak dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Kami sebagai dosen fakultas hukum dan mahasiswa terciderai," keluhnya di sela-sela aksi di depan Mapolda NTB, Selasa (21/3/2023).

Ia khawatir jika kasus ini tidak kunjung mendapatkan kejelasan, yang menimba ilmu di perguruan tinggi akan mendapatkan pelecehan serupa.

“Kalau tidak diseriusin potensi anak-anak kita di universitas menjadi korban," tambahnya.

Baca Juga: Pegadaian Bangun The Gade Creative Lounge Agar Mahasiswa Universitas Brawijaya Makin Kreatif

Zuhairi mengeluhkan, laporan kekerasan seksual dilayangkan pada bulan maret 2022. Namun setahun berjalan tidak menemukan titik terang. Sehingga massa aksi membawa kue ulang tahun sebagai wujud kasus ini berulang tahun.

“Kami membawa kue bukti kasus ini ulang tahun, kami menuntut jika kasus ini tidak diseriusi mendorong Polda NTB dicopot," tegasnya.

Salah satu perwakilan dosen yang ikut demo, Taufan mengaku sudah pernah memberikan kuliah umum tentang hukum kepada personel kepolisian. Dirinya pun mempertanyakan kepolisian yang diberikan kuliah hukum jika tidak mampu memberikan keadilan.

“Saya pernah ngajar polisi, untuk apa anda belajar hukum. Hukum tujuan untuk keadilan, saya malu," keluhnya dalam orasi.

Dosen lainnya, Widodo Dwi Putro dalam orasi mempertanyakan alasan polisi belum memberikan kejelasan terhadap kasus ini. Sebab dinilai bukti-bukti permulaan sudah ada.

“Apakah pelaku lebih kuat dari Kapolda atau pelaku lebih tinggi dari Kapolda. Saya tahu institusi Polri sedang terpuruk dengan kasus Sambo dan kasus gas air mata, mari Polda NTB ukir sejarah dengan tinta emas," katanya.

Sementara itu, Satgas Pencegahan, Pengendalian, Kekerasan Seksual (PPKS), Unram, Laely Wulandari mengatakan pihaknnya sudah menggelar dialog-dialog akademis terhadap kasus ini. Pihaknya juga mengeluhkan kasus ini dihentikan. Mirisnya sudah satu tahun tanpa kejelasan.

“Silahkan kasus ini dibuka, kami mendukung untuk Polri untuk meraih kepercayaan publik lebih tinggi”, katanya.

Dirinya berharap jika kasus ini tuntas. Maka predator kekerasan seksual jera terhadap perbuatannya. Namun jika kasus ini dibiarkan maka dikahawatirkan pelaku kekerasan sesksual langgeng berkeliaran.

“Kami berharap supaya tidak korban lagi," pungkasnya.

Kontributor: Toni Hermawan