SuaraBali.id - Instansi pemerintah Kota Denpasar yang berada di wilayah Denpasar Selatan akan melaksanakan 100 persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah khusus G20.
Lokasi-lokasi yang akan menjadi titik sentral kegiatan KTT G20 akan dikurangi mobilitasnya.
"Yang menjadi titik fokus kegiatan ini adalah yang berada di Denpasar Selatan ataupun yang menjadi titik sentral kegiatan KTT G20 atau yang menjadi kawasan perlintasan yang akan dilalui oleh iring-iringan delegasi," kata Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, Rabu (9/11/2022).
WFH akan dilakukan di instansi pemerintah di Denpasar Selatan setingkat kecamatan, desa dan kelurahan dengan total 10-15 kantor akan melaksanakan WFH dari 12-17 November 2022.
"Tujuannya agar di tanggal 15-16 bisa mengurangi mobilitas ataupun kegiatan masyarakat di jalan, sehingga perjalanan dari delegasi G20 bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.
Sedangkan kantor instansi pemerintah Kota Denpasar di luar kawasan tersebut tetap dibuka dan bekerja secara langsung karena tidak terdampak secara lintasan.
Adapun pegawai pemerintah Kota Denpasar yang tinggal di kawasan Denpasar Selatan maupun area yang menjadi fokus G20 namun bekerja di wilayah Denpasar Barat, Denpasar Utara, maupun Denpasar Timur, maka tetap menjalani WFH.
"Kita sudah melalui surat, yang bertempat tinggal di Denpasar Selatan kita sudah melakukan edaran surat dan melalui WhatsApp untuk melakukan kerja secara WFH," ujar pejabat Pemkot Denpasar kepada media.
Selain itu 218 sekolah juga akan melaksanakan pembelajaran secara daring, namun untuk kantor swasta, Dewa Rai menyebut hanya dapat memberikan imbauan untuk ikut mengurangi mobilitas.
Baca Juga: Wujud Toleransi di Bali, Umat Muslim Numpang Salat Berjamaah di Rumah Warga
"Untuk kantor swasta sebenarnya tetap diimbau untuk mengurangi dan diatur sistem kerjanya sehingga tidak terjadi keramaian di jalan raya. Pada saat pelaksanaan ini dari segi ketertiban dan kelancaran lalu lintas diminta oleh Bapak Menko Marves agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar," kata dia.
Kepada masyarakat yang hendak mengurus keperluan di kantor terkait yang menjalani WFH 100 persen, Dewa Rai mengimbau untuk memproses secara daring, menurutnya tak ada kesulitan terkait hal tersebut.
"Waktu zaman COVID-19 itu kan kita sudah pernah melakukan itu (daring) biasa, pada puncaknya ada pembatasan sampai 75 persen, pegawai-pegawai diatur sampai 50 persen masih bisa kita melakukan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi," kata dia kepada media di Denpasar. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Djakarta Warehouse Project 2025 Hadir dengan 67 Artis dan Pengalaman 10 Hari di GWK Bali
-
Ketika Kuliner Bali Menyatu dengan Alam: Perpaduan Rasa, Budaya, dan Kemurnian
-
Tanggapi Kekalahan Borneo FC dari Bali United, Bojan Hodak: Saya Kepikiran Persija
-
Strategi Jitu Johnny Jansen yang Sukses Hentikan 11 Kemenangan Beruntun Borneo FC
-
Rekor Kemenangan Borneo FC Dihentikan Bali United, Kadek Agung Jadi Pembeda
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran
-
Santunan dan Pemulangan Jenazah WNI Korban Kebakaran Hongkong Ditanggung Pemerintah