Warga Kembali Pagari Lahan KEK Mandalika Jelang WSBK Karena Merasa Diberi Harapan Palsu

SuaraBali.id - Kecewa dengan sikap PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), warga di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kembali memagari lahannya. Pemagaran lahannya di dalam area Sirkuit Mandalika terjadi sejak Minggu (30/10/2022), warga kesal lantaran sikap ITDC yang tidak kunjung membayar lahan warga.

Jubir Pejuang Lahan KEK Mandalika, M Samsul Qomar mengatakan satu persatu pemilik lahan memagari dan menanami kembali lahan mereka di kawasan KEK Mandalika.

Pemagaran ini disebabkan masyarakat sudah muak atas janji-janji pihak pengembang untuk membayar namun hanya janji saja semata.

"Peristiwa pemagaran ini bisa saja terus berlanjut karena warga kecewa dengan sikap ITDC yang memberi harapan palsu. Kalau dulu (pembayaran.Red) setelah GP sekarang setelah WSBK sebab pola ini terus di lakukan hanya memberikan angin segar saja setelah itu mereka hilang lagi,” tegas Qomar saat dikonfirmasi suara.com, Kamis (3/11/2022).

Berdasarkan informasi, lahan yang kembali dipagar warga di dalam Sirkuit Mandalika, tanah milik H Ahmad bin Nursiwan dengan luas 25.550 m2 atau 2,5 hektare; Sri Juliahandayani 8.352 m2 atau 0,8 hektare; Aman yasin 13.500 m2 atau 1,3 hektare; dan Amaq Bengkok 13.707 m2 atau 1,3 hektare.

VP Legal and Risk Management ITDC, Yudhistira Setiawan mengatakan kepemilikan lahan KEK Mandalika oleh ITDC merupakan penyertaan dari negara yang telah diverifikasi secara bertahap oleh Kementrian atau lembaga yang berwenang dan telah berstatus clear and clean.

"Jika masyarakat merasa belum dibayar atau mengklaim lahan di KEK Mandalika, dipersilakan untuk menyampaikan bukti-bukti yang relevan dalam gugatan ke pengadilan", katanya.

Permasalahan klaim yang saat ini sering terjadi adalah sebagian besar klaim dari warga berdasarkan dokumen sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada kurun waktu setelah tahun 2012.

"Artinya sporadik tersebut terbit setelah sertifikat HPL atas nama BTDC/ITDC diterbitkan", tambahnya.

Di sisi lain, kata Yudhistira ITDC memiliki bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat tanah atau HPL atas nama ITDC yang secara sah diterbitkan oleh BPN sebagai lembaga pertanahan yang berwenang serta telah ada bukti peralihan haknya.