SuaraBali.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Blok Lemer dan Blok Simba di Kecamatan Sekotong, yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
"Lombok Barat keluar izinnya karena kajian strategisnya berproses kemudian dokumennya sudah selesai dibuat," kata Kepala Dinas ESDM NTB Zaenal Abidin, di Kabupaten Lombok Barat, Minggu 24 Juli 2022.
Ia mengatakan penetapan WPR Blok Lemer dan Blok Simba, di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, merupakan bagian dari belasan blok yang diajukan ke pemerintah pusat. Masih ada 17 blok lainnya di Pulau Sumbawa sampai saat ini belum ditetapkan.
Zainal menambahkan Keputusan Menteri (ESDM) Nomor 89 tahun 2022 yang menetapkan Blok Lemer dengan Blok Simba menjadi WPR harus dipahami sehingga izin pemanfaatan tidak boleh keluar dari titik koordinat yang sudah ditetapkan.
Pihaknya juga mempersilakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui desa dan koperasi untuk membagi blok tersebut, kemudian pihaknya tinggal memproses izinnya.
"Kami dari Dinas ESDM tidak dalam kapasitas menetapkan wilayah izinnya. Izinnya dari masyarakat sendiri misalnya dalam 100 hektare itu koperasi A dimana, koperasi B dimana dan seterusnya. Itu tidak dalam Kapasitas Dinas ESDM Provinsi NTB," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun mengatakan keberadaan WPR tersebut nantinya diharapkan dapat mengubah kehidupan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, khususnya warga Sekotong ke arah yang lebih baik dan sejahtera.
Kabupaten Lombok Barat, menurut dia, memiliki kandungan sumber daya mineral cukup menjanjikan untuk dikelola dan dimanfaatkan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas, baik mineral logam maupun mineral non-logam serta batuan.
Ia menambahkan sesuai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelidikan Mineral Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM, ditemukan adanya indikasi logam di daerah Mencanggah, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
Baca Juga: Wisata Sambil Menikmati Senja di Pantai Batu Bolong Lombok
"Adanya kandungan emas dalam urat kuarsa di daerah komplek Gunung Simba dan Pelangan dengan kadar bervariasi," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, keinginan dan kebutuhan warga Kabupaten Lombok Barat terhadap pertambangan mineral logam (emas) di Sekotong, merupakan usaha dan mata pencaharian yang diharapkan bisa mengubah kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera.
Oleh karena itu, Sumiatun sangat bersyukur dengan telah ditetapkannya WPR yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk digunakan.
Ke depan, pihaknya berharap agar dalam pelaksanaan WPR tersebut, bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, maupun dari GOLD-ISMIA.
"Kami ingin masyarakat sejahtera dengan aman bukan terancam oleh bahaya-bahaya yang tidak disadarinya," ucap Sumiatun. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Polisi Ungkap Motif Mengejutkan Bocah Lompat dari Lantai 3 di Denpasar
-
Tak Gentar Meski Skuad Pincang, Johnny Jansen Bocorkan Kunci Kemenangan Bali United
-
Dilarang Bawa Sambal Terasi, Makanan Jamaah Calon Haji Disita Petugas
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel