SuaraBali.id - Sebanyak 30 orang yang mengatasnamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP) Bali kembali melakukan demonstrasi di bundaran Renon, Denpasar, Bali dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS), Kamis 14 Juli 2022.
Para mahasiswa asal Bumi Cenderawasih itu melakukan aksi untuk menolak pengesahan Undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang baru saja disahkan oleh DPR RI medio 30 Juni 2022 lalu.
Menurut mereka proses pembahasan dan pengesahan tiga provinsi tersebut sama sekali melibatkan masyarakat Papua.
“Proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua, juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang-undang,” kata Koordinator Aksi, Jefry Kosay.
Bahkan, menurutnya langkah yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI itu sebagai langkah untuk memasung hak-hak kemerdekaan bangsa Papua.
“Lantas rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus (Otsus). Sebab, Pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua," ujar Koordinator Aksi, Jefry Kosay.
Seperti diketahui, tiga provinsi yang dimekarkan tersebut yakni Provinsi Papua Tengah ibu kotanya di Nabire, Provinsi Papua Selatan Ibu kotanya di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang Ibu kotanya di Jayawijaya.
Selain itu, menurut mereka pembentukan tiga provinsi baru justru akan membuat militerisasi di Papua semakin massif.
Pasalnya, pemekaran tersebut dinilai akan berbanding lurus dengan penambahan markas militer TNI/Polri yang menurut mereka semakin membuat rakyat Papua sengsara.
Baca Juga: Supermarket Tiara Dewata Denpasar Bakal Pindah, Raut Wajah Pria Diduga Karyawan Ini Viral
“Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar,” tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan aksi hingga pemerintah membatalkan pembentukan tiga provinsi tersebut.
“Sebab nafas perjuangan rakyat Papua ada di realitas penindasan. Sepanjang praktik -praktik penjajahan Indonesia masih ada di West Papua, sepanjang itu pula rakyat Papua akan memberontak, berjuang hingga titik darah penghabisan,” ucap dia.
Kontributor : Ragil Armando
Berita Terkait
-
Komisaris Pertamina Cek Distribusi BBM dan LPG di Sorong, Pastikan Pasokan Terjaga
-
Diusir dari Ruangan, Donald Trump Ngamuk 2 Jam Usai Pilot AS Jatuh di Iran
-
Tembus Miliaran, Segini Banyaknya Donasi Warga Indonesia yang Sampai ke Iran
-
KontraS: Operasi Balas Dendam TNI-Polri di Papua Bentuk Pelanggaran HAM Berat
-
Dibalik Megahnya USS Gerald R. Ford: Toilet Tersumbat, Serangan AS ke Iran pun Terhambat, Kualat?
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Dilarang Bawa Sambal Terasi, Makanan Jamaah Calon Haji Disita Petugas
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel
-
BRI Catat 43% Karyawan Perempuan, Capai 36.000 dari Total 86.000 Pekerja
-
Tiga Perempuan Dalam Jajaran Pemimpin BRI Cetak Prestasi di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026