SuaraBali.id - Sebanyak 30 orang yang mengatasnamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP) Bali kembali melakukan demonstrasi di bundaran Renon, Denpasar, Bali dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS), Kamis 14 Juli 2022.
Para mahasiswa asal Bumi Cenderawasih itu melakukan aksi untuk menolak pengesahan Undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang baru saja disahkan oleh DPR RI medio 30 Juni 2022 lalu.
Menurut mereka proses pembahasan dan pengesahan tiga provinsi tersebut sama sekali melibatkan masyarakat Papua.
“Proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua, juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang-undang,” kata Koordinator Aksi, Jefry Kosay.
Bahkan, menurutnya langkah yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI itu sebagai langkah untuk memasung hak-hak kemerdekaan bangsa Papua.
“Lantas rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus (Otsus). Sebab, Pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua," ujar Koordinator Aksi, Jefry Kosay.
Seperti diketahui, tiga provinsi yang dimekarkan tersebut yakni Provinsi Papua Tengah ibu kotanya di Nabire, Provinsi Papua Selatan Ibu kotanya di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang Ibu kotanya di Jayawijaya.
Selain itu, menurut mereka pembentukan tiga provinsi baru justru akan membuat militerisasi di Papua semakin massif.
Pasalnya, pemekaran tersebut dinilai akan berbanding lurus dengan penambahan markas militer TNI/Polri yang menurut mereka semakin membuat rakyat Papua sengsara.
Baca Juga: Supermarket Tiara Dewata Denpasar Bakal Pindah, Raut Wajah Pria Diduga Karyawan Ini Viral
“Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar,” tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan aksi hingga pemerintah membatalkan pembentukan tiga provinsi tersebut.
“Sebab nafas perjuangan rakyat Papua ada di realitas penindasan. Sepanjang praktik -praktik penjajahan Indonesia masih ada di West Papua, sepanjang itu pula rakyat Papua akan memberontak, berjuang hingga titik darah penghabisan,” ucap dia.
Kontributor : Ragil Armando
Berita Terkait
-
Penyelesaian Konflik Papua Harus Dimulai dari Dialog, Bukan Senjata
-
Purbaya Ungkap 4 Negara Bebas Aturan DHE SDA, Ada AS hingga China
-
Iran Belum Beres, Amerika Mau Sikat Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin di Mali
-
3038 WNI Dipulangkan ke Indonesia Sejak Perang AS - Iran Memanas
-
Siapa yang Paling Dirugikan Jika Perang AS - Iran Makin Besar dan Meluas?
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Jokowi Hadiri CFD Kupang, Warga Teriak: Bapak Kesayangan Pulang Kampung
-
Melihat Budidaya Kakao Jembrana, Emas Cokelat Yang Memikat Pasar Jepang Dan Eropa
-
WNA Kembali Berulah Indikasi Diskriminasi WNI di Bali, Imigrasi Diminta Bertindak Tegas
-
Alasan Polisi Tambah Pasal Pidana pada Kasus Santri Terbakar
-
Guru SD di Buleleng Jadi Tersangka Pencabulan Siswi