SuaraBali.id - Puluhan orang yang mengaku berasal dari Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali kembali menggeruduk Gedung DPRD Bali, Senin 20 Juni 2022.
Mereka datang ke kantor wakil rakyat tersebut lantaran ingin menyampaikan aspirasinya yang sempat tertunda beberapa kali.
Mereka sendiri sejak pagi sudah mulai memadati halaman dan lobi kantor DPRD Bali.
Menariknya mereka melakukan aksi simpatik dengan membagikan bunga kepada para anggota dan pimpinan dewan yang menerima mereka.
Dalam orasinya, Koordinator FKPP I Ketut Sae Tanju mengatakan bahwa aksi ini sendiri dilakukan sebagai bagian dari protes para alumni SMAN Bali Mandara yang memprotes kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Mereka meminta para wakil rakyat untuk mendukung perjuangan mereka untuk mengembalikan status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah berasrama bagi siswa miskin.
"Kami datang untuk meminta sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tetap dipertahankan di sekolah Bali Mandara" papar dia.
Pasalnya, menurut mereka jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakannya mengubah status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah negeri biasa, dikhawatirkan akan menciptakan penurunan prestasi para siswa.
"Bila perlu dikembangkan ke daerah lain. Dengan sistem boarding school siswa miskin tidak lagi berpikir hal-hal di luar pendidikan," kata dia.
Baca Juga: Tamara Bleszynski Laporkan 3 Orang yang Diduga Gelapkan Warisan Orangtuanya
Sae Tanju juga mengungkapkan bahwa kebijakan Pemprov Bali yang ingin menyamakan kedudukan SMAN Bali Mandara dengan SMA Negeri lainnya merupakan kebijakan yang keliru.
Yakni dengan bantuan dana pusat dan APBD senilai 2,5 juta untuk bantuan pendidikan.
Tapi menurutnya, bagi siswa miskin masalah yang dihadapi bukan hanya biaya pendidikan semata.
Tapi perlu mempertimbangkan belanja lain seperti transportasi, perut atau faktor-faktor lain di luar kebutuhan belajar mengajar.
"Kebijakan baru sama rata sama rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau alasan anggaran kami tidak terima karena selama pandemi, Pemprov Bali terus membangun infrastruktur. Bali harus bangun juga manusianya," ucap Tanju.
Sementara perwakilan dari Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB), Gede Suardana, menyampaikan aspirasinya.
Berita Terkait
-
Membongkar 'Biaya Siluman' Pendidikan: Dari Tingkat Sekolah hingga Kampus
-
Gratis Itu Relatif, Setidaknya Itu yang Saya Pelajari dari Sekolah Negeri
-
Mahalnya Harga Pendidikan: Ketika Pengorbanan Menjadi Satu-satunya Jalan
-
Kata Pejabat Sekolah Negeri Itu Gratis? Tapi Fakta di Lapangan Berkata Lain
-
Ketika Sekolah Gratis Hanya Wacana: Catatan Keprihatinan yang Belum Usai
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Ingin Glowing Saat Menikah? Dokter Kulit Ungkap Rahasia Perawatan Wajib 6 Bulan
-
Pegawai BPS Asal Sleman Ditemukan Tewas Tenggelam di Air Terjun Tembok Barak Bali
-
Polisi Ungkap Motif Mengejutkan Bocah Lompat dari Lantai 3 di Denpasar
-
Tak Gentar Meski Skuad Pincang, Johnny Jansen Bocorkan Kunci Kemenangan Bali United
-
Dilarang Bawa Sambal Terasi, Makanan Jamaah Calon Haji Disita Petugas