SuaraBali.id - Puluhan orang yang mengaku berasal dari Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali kembali menggeruduk Gedung DPRD Bali, Senin 20 Juni 2022.
Mereka datang ke kantor wakil rakyat tersebut lantaran ingin menyampaikan aspirasinya yang sempat tertunda beberapa kali.
Mereka sendiri sejak pagi sudah mulai memadati halaman dan lobi kantor DPRD Bali.
Menariknya mereka melakukan aksi simpatik dengan membagikan bunga kepada para anggota dan pimpinan dewan yang menerima mereka.
Dalam orasinya, Koordinator FKPP I Ketut Sae Tanju mengatakan bahwa aksi ini sendiri dilakukan sebagai bagian dari protes para alumni SMAN Bali Mandara yang memprotes kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Mereka meminta para wakil rakyat untuk mendukung perjuangan mereka untuk mengembalikan status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah berasrama bagi siswa miskin.
"Kami datang untuk meminta sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tetap dipertahankan di sekolah Bali Mandara" papar dia.
Pasalnya, menurut mereka jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakannya mengubah status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah negeri biasa, dikhawatirkan akan menciptakan penurunan prestasi para siswa.
"Bila perlu dikembangkan ke daerah lain. Dengan sistem boarding school siswa miskin tidak lagi berpikir hal-hal di luar pendidikan," kata dia.
Baca Juga: Tamara Bleszynski Laporkan 3 Orang yang Diduga Gelapkan Warisan Orangtuanya
Sae Tanju juga mengungkapkan bahwa kebijakan Pemprov Bali yang ingin menyamakan kedudukan SMAN Bali Mandara dengan SMA Negeri lainnya merupakan kebijakan yang keliru.
Yakni dengan bantuan dana pusat dan APBD senilai 2,5 juta untuk bantuan pendidikan.
Tapi menurutnya, bagi siswa miskin masalah yang dihadapi bukan hanya biaya pendidikan semata.
Tapi perlu mempertimbangkan belanja lain seperti transportasi, perut atau faktor-faktor lain di luar kebutuhan belajar mengajar.
"Kebijakan baru sama rata sama rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau alasan anggaran kami tidak terima karena selama pandemi, Pemprov Bali terus membangun infrastruktur. Bali harus bangun juga manusianya," ucap Tanju.
Sementara perwakilan dari Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB), Gede Suardana, menyampaikan aspirasinya.
Berita Terkait
-
Khidmatnya Ziarah Keluarga Pahlawan pada 80 Tahun Puputan Margarana
-
Stres karena Layar HP? Ribuan Warga Urban Buktikan 'Resep' Sederhana Ini di Bali
-
Bukan Cuma Sekolah Umum, Program Sekolah Gratis Jakarta Juga Rangkul Madrasah, Pesantren dan SLB
-
Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Lampaui 12 Juta Orang
-
Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Polisi Tangkap IRT Curi Susu di 7 Minimarket Denpasar
-
Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan
-
Mahasiswi Asal Bali Ditemukan Tewas Dalam Mobil Vinfast, Polisi Temukan Barang Ini
-
5 Hal yang Perlu Disiapkan saat Perjalanan Darat Lintas Pulau ke Bali
-
Warga Karangasem Bali Temukan Batu Diduga Sarkofagus Saat Gali Pondasi