SuaraBali.id - Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan status endemi bagi Bali ke Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Namun selain itu Koster juga meminta dihapuskannya kebijakan tes PCR bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ke Bali.
Surat tersebut juga ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Covid-19.
Adapun beberapa alasannya karena melihat perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali dan mendesaknya upaya pemulihan serta perekonomian Bali yang sudah mengalami keterpurukan selama lebih dari 2 tahun
Kasus terkonfirmasi positif di Bali juga setiap hari terus mengalami penurunan secara konsisten dan signifikan, melandai dan stabil pada angka 10-20 orang per hari.
Tingkat positive rate selalu di bawah 2%, tingkat kesembuhan kumulatif mencapai 97%, dan angka kematian mendekati nol.
Di sisi lain terungkap meski terdapat sejumlah kegiatan yang berlangsung di Bali yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, kondisi yang stabil ini tetap terjaga.
Meskipun, menurutnya, telah diberlakukan kebijakan tanpa karantina dan Visa On Arrival (VoA) untuk 60 negara bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sejak tanggal 7 Maret 2022.
Beberapa pertemuan internasional yang melibatkan banyak peserta pun juga diadakan diantaranya pertemuan Parlemen Sedunia (IPU) dan Pertemuan Konvensi Minamata, pada bulan Februari tahun 2022.
Selain itu banyak aktivitas adat berupa Pawai Ogoh-Ogoh yang melibatkan ribuan orang di masing-masing Desa Adat se-Bali, tanggal 2 Maret 2022, dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun 2022.
Baca Juga: Gubernur Koster Mohon Status Endemi di Bali Ke Menkes, Ini Berbagai Pertimbangannya
Upacara Keagamaan, di Pura Besakih, melibatkan puluhan ribu orang juga telah berlangsung selama 3 minggu, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai 7 April 2022.
Kondisi lainnya adalah membludaknya kunjungan wisatawan domestik pada saat libur Lebaran tahun 2022.
Hal ini juga didukung dari tingkat vaksinasi di Provinsi Bali terutama vaksinasi ketiga (booster) sudah mendekati 70%, dan imunitas masyarakat Bali sudah mencapai 98%.
Selain itu perkembangan COVID-19 tersebut, menurutnya menunjukkan bahwa, Bali sudah nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memohon kepada Bapak agar memberlakukan kebijakan baru yang bersifat khusus bagi PPLN ke Bali, yakni tidak mensyaratkan Tes PCR dalam rangka pemulihan pemulihan dan perekonomian Bali," sebutnya seperti yang tertulis dalam surat permohonan pada tanggal 17 Mei 2022 tersebut.
Berita Terkait
-
Libas Persita 1-0, Bali United Naik ke Peringkat 7 Klasemen BRI Super League
-
Kocak! Momen Ibu-ibu Core, Tak Kenal Rizky Ridho dan Suruh Jadi Tukang Foto
-
Bali Disiapkan Jadi Hub Kripto Global, Platform Mulai Bergerak Ekspansi
-
Sedang On fire, Bali United Percaya Diri Hadapi Persita Tangerang
-
Antara Aturan Adat Bali dan Suara Kenanga yang Menulis Takdirnya Sendiri
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Polisi Ungkap Motif Mengejutkan Bocah Lompat dari Lantai 3 di Denpasar
-
Tak Gentar Meski Skuad Pincang, Johnny Jansen Bocorkan Kunci Kemenangan Bali United
-
Dilarang Bawa Sambal Terasi, Makanan Jamaah Calon Haji Disita Petugas
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel