Forum Bali Bangkit Tak Jadi Demo Namun Minta 5 Poin Untuk Datangkan Wisman

SuaraBali.id - Puluhan pelaku pariwisata bersama Dinas Pariwisata Bali bertemu membahas terkait kondisi pariwisata Bali terkini. Pertemuan ini juga terkait rencana aksi demo yang digelar Forum Bali Bangkit (FBP).

Dalam pertemuan ini dihadiri PHRI Bali, FBP, dan 40 asosiasi pariwisata. Hasilnya, FBP mengurungkan niatnya untuk demo terkait kebijakan yang mempersulit wisatawan mancanegara datang ke Bali.

"Hasil pertemuan lagi sangat luar biasa. Dari industri pariwisata dan seluruh stekholdernya akan tetap mendukung pemerintah. Namun mengusulkan lima poin kebijakan," Kata Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, di Kantor Dinas Pariwisata Bali, Selasa (21/12/2021).

Demonstrasi tak jadi dilakukan setelah Dispar berjanji menyampaikan lima tuntutan poin ke Pemerintah Pusat. Menurutnya demo bukan solusi dan justru mencoreng citra  pariwisata.

"Orang hospitality kan tidak harus demo. Tapi sekarang kita cari solusinya. Karena semuanya keputusan ini di pusat, bukan di daerah," kata dia.

Di tempat yang sama Plt Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan pihaknya mendatangkan pelaku pariwisata untuk rembuk bersama. Kemudian mencari solusi terbaik untuk perkembangan wisata Bali.

Ia berjanji akan menyampaikan kepada pemerintah pusat apa saja kendala kedatangan wisman.

"Akan menyurati kembali hal-hal yang menjadi kendala wisatawan mancanegara. Kedua event-event diperbanyak yang ada di Bali termasuk rangakaian G20 itu," kata dia.

Koordinator FBP Yoga Iswara mengatakan demo diurungkan. Sebab sudah menyepakati apa yang akan dilakukan terkait  kebijakan wisman.

"Bapak Gubernur memiliki persepsi yang sama akan siap memperjuangkan ini ke pusat," kata dia.

Dalam pertemuan ini ada lima  poin rekomendasi yang diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Pertama membuka kemudahan E-Visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perorangan tanpa harus melalui penjamin koorporasi dengan persyaratan yang sesuai  dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan free visa khususnya untuk negara-negara dengan resiko rendah atau low risk.

Kedua, menyarankan wisatawan mancanegara tanpa menggunakan massa karantina atau menyarankan agar karantina di Bali mengunakan pola wilayah atau Pulau Bali sebagai pulau karantina dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel  yang sudah tersertifikasi CHSE.

Ketiga, menyarankan perubahan regulasi penerbangan ke Bali agar tidak harus hanya menggunakan penerbangan langsung mengingat Bali merupakan tujuan wisata negara di seluruh dunia yang memerlukan penerbangan dengan stop over atau transit karena kapasitas pesawat dan jarak tempuhnya.

Keempat, memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali, khususnya untuk negara yang sudah siap datang ke Bali, dan yang perlu diprioritaskan adalah Australia dan negara Eropa yang merupakan sumber devisa Bali terbesar.