SuaraBali.id - Dampak buruk Yogyakarta lockdown atau Jogja lockdown jika masyarakatnya tidak patuh protokol kesehatan COVID-19. Sebab Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengancam Yogyakarta tutup daerah. Hal itu dikatakan Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).
Sultan menyayangkan masyarakat yang sulit mendisplinkan diri mentaati protokol kesehatan. Padahal kasus meninggal COVID-19 juga semakin tinggi setiap harinya dan kebanyakan pasien yang meninggal berusia diatas 50 tahun.
Karenanya bila lockdown benar-benar diberlakukan, maka banyak sektor lain yang harus mengikuti kebijakan tersebut. Bila pembatasan tidak dilakukan maka fenomena peningkatan kasus COVID-19 tidak akan berhenti.
"Kalau tempat wisata, kalau tidak ada orang yang datang ya nggak akan buka," imbuhnya.
Yogyakarta akan lockdown atau Jogja lockdown jika masyarakatnya masih tidak patuh dengan protokol kesehatan COVID-19. Setiap hari ada tambahan pasien baru hingga lebih dari 500 kasus.
Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pun lebih dari 75 persen lebih hanya dalam waktu seminggu terakhir.
Padahal sebelumnya BOR rumah sakit rujukan hanya sekitar 36 persen.
"Kita kan sudah bicara [penerapan] ppkm mikro, menangani di rt/rw. Kalau itu pun gagal dan mobilitas [masyarakat] seperti ini [tinggi], ya mau apalagi, ya lockdown, karena penularan sudah paling dibawah di keluarga, tetangga," ungkap Sultan.
Yogyakarta sudah kehabisan cara untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19.
Baca Juga: Yogyakarta Akan Lockdown, Penularan COVID-19 Sudah Parah
Aturan baru perijinan kegiatan masyarakat yang harus melewati beberapa tahapan pasca perpanjangan PPKM Mikro pun juga belum membuahkan hasil.
Penambahan kasus positif baru justru semakin tinggi setiap harinya. Karenanya selain wacana lockdown, Sultan meminta kabupaten/kota untuk menambah shelter di tingkat kalurahan/desa untuk karantina warga yang positif COVID-19.
"Nanti senin (21/06/2021-red) kita rapat bersama dengan kabupaten/kota. Mereka mau lebih mengetatkan [mobilitas] masyarakatnya [atau tidak], kalau ngontrol [mobilitas] masyarakat di tingkat rt/rw gagal, terus apa meneh [selain lockdown]," tandasnya.
Berita Terkait
-
Menikmati "Jogja Lantai Dua", Ini 7 Tempat Wisata Jogja Untuk Menikmati City Light Kota Jogja
-
Bahaya Deepfake AI: Dari Manipulasi Wajah Sultan hingga Krisis Kepercayaan
-
Bolosego dan Kusutnya Alkid Yogyakarta: Ketika Izin Berjualan Tak Menjamin Bebas Pungutan Liar
-
Bosan dengan Malioboro? Ini 5 Tempat Healing Murah di Jogja
-
Tak Melulu Malioboro, 5 Hidden Gem Jogja yang Wajib Masuk Wishlistmu
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Keruk Batubara RI Tapi Sumbang Rp1,7 T ke Singapura, Eks Kepala BKPM Sentil Bos Bayan Resources
- Sepatu Lari Buatan Lokal Unjuk Gigi di Berlin dan Chicago Marathon
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Diskon Pemeriksaan Laboratorium Hingga MCU Prodia, Ini Manfaat dari BRI untuk Nasabah Prioritas
-
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 SHM Warga Transmigrasi Lombok Timur
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Optimistis terhadap Prospek Jangka Panjang
-
3.764 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual dan Fisik di NTB dalam Enam Tahun
-
Tabanan Bali Diselimuti Kabut Putih Misterius, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG