SuaraBali.id - Dampak buruk Yogyakarta lockdown atau Jogja lockdown jika masyarakatnya tidak patuh protokol kesehatan COVID-19. Sebab Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengancam Yogyakarta tutup daerah. Hal itu dikatakan Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).
Sultan menyayangkan masyarakat yang sulit mendisplinkan diri mentaati protokol kesehatan. Padahal kasus meninggal COVID-19 juga semakin tinggi setiap harinya dan kebanyakan pasien yang meninggal berusia diatas 50 tahun.
Karenanya bila lockdown benar-benar diberlakukan, maka banyak sektor lain yang harus mengikuti kebijakan tersebut. Bila pembatasan tidak dilakukan maka fenomena peningkatan kasus COVID-19 tidak akan berhenti.
"Kalau tempat wisata, kalau tidak ada orang yang datang ya nggak akan buka," imbuhnya.
Yogyakarta akan lockdown atau Jogja lockdown jika masyarakatnya masih tidak patuh dengan protokol kesehatan COVID-19. Setiap hari ada tambahan pasien baru hingga lebih dari 500 kasus.
Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pun lebih dari 75 persen lebih hanya dalam waktu seminggu terakhir.
Padahal sebelumnya BOR rumah sakit rujukan hanya sekitar 36 persen.
"Kita kan sudah bicara [penerapan] ppkm mikro, menangani di rt/rw. Kalau itu pun gagal dan mobilitas [masyarakat] seperti ini [tinggi], ya mau apalagi, ya lockdown, karena penularan sudah paling dibawah di keluarga, tetangga," ungkap Sultan.
Yogyakarta sudah kehabisan cara untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19.
Baca Juga: Yogyakarta Akan Lockdown, Penularan COVID-19 Sudah Parah
Aturan baru perijinan kegiatan masyarakat yang harus melewati beberapa tahapan pasca perpanjangan PPKM Mikro pun juga belum membuahkan hasil.
Penambahan kasus positif baru justru semakin tinggi setiap harinya. Karenanya selain wacana lockdown, Sultan meminta kabupaten/kota untuk menambah shelter di tingkat kalurahan/desa untuk karantina warga yang positif COVID-19.
"Nanti senin (21/06/2021-red) kita rapat bersama dengan kabupaten/kota. Mereka mau lebih mengetatkan [mobilitas] masyarakatnya [atau tidak], kalau ngontrol [mobilitas] masyarakat di tingkat rt/rw gagal, terus apa meneh [selain lockdown]," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sri Sultan: Hukum Tak Boleh Jadi Kemewahan, Posbankum Harus Dekat dengan Rakyat
-
Harga Tiket dan Lokasi On The Rock Jogja, Destinasi Viral Mirip Pantai Pandawa Bali
-
Tok! UMP DIY 2026 Naik Jadi Rp2,4 Juta, Meningkat Rp153 Ribu dari Tahun Lalu
-
5 Wisata Hidden Gems di Jogja yang Masih Sepi, Nyaman buat Healing
-
Sri Sultan HB X: Melawan Korupsi Dimulai dari Perkelahian Batin Seorang Pejabat
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas X Halaman 173 Kurikulum Merdeka: Sisi Lain Kartini
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas VII Halaman 20 : Operasi Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat
-
Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII Halaman 67: Salat dan Zikir
-
Bule Australia Aniaya Bule Inggris di Bandara Ngurah Rai Bali
-
7 Fakta Penangkapan Costinel Zuleam di Bali: Buronan Paling Dicari di Eropa