SuaraBali.id - Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sampai dengan 2030, total kebutuhan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk operasional pemerintah di tiga kota percontohan mencapai sekitar 132.000 unit. Yaitu di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
Dikutip dari BeritaBali.com, jaringan SuaraBali.id, perkiraan jumlah ini adalah salah satu bagian dari hasil penyusunan Peta Jalan Transformasi KBLBB sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum yang dilakukan oleh Kemenhub.
Menhub mengatakan peta jalan telah disusun Kemenhub dalam rangka mendukung percepatan Program KBLBB untuk transportasi jalan di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
Dalam rangka mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah juga telah memberikan kemudahan insentif fiskal berupa pengenaan biaya pengujian KBLBB yang lebih murah dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), yang masih terdapat item biaya uji emisi gas buang.
Menhub menyebut misalnya untuk sepeda motor, biaya uji kendaraan BBM mencapai Rp9,5 juta, sedangkan untuk KBLBB hanya Rp4,5 juta.
Kemudian biaya uji untuk mobil kendaraan BBM mencapai Rp27,8 juta, sedangkan KBLBB hanya Rp13,2 juta. Selanjutnya untuk bus kendaraan BBM mencapai Rp126,9 juta, sedangkan KBLBB hanya Rp13,2 juta.
Ia menambahkan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, juga telah menyusun kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk KBLBB.
Sampai dengan saat ini berdasarkan data dari Kementerian ESDM, juga telah dibangun 112 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Dan pada tahun 2031, kebutuhan SPKLU di Indonesia mencapai 7.146 unit,” kata Menhub.
Ia berharap kolaborasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus berjalan baik agar penggunaan KBLBB di Indonesia dapat direalisasikan dengan cepat.
Baca Juga: Bali Jajaki Potensi Wisatawan "Digital Nomad" dalam Situasi Pandemi
"Stakeholder sudah bergerak, pelaku industri kita harapkan juga bergerak, masyarakat juga kiranya bisa melakukan suatu upaya mengurangi emisi CO2 dari kendaraan berbahan bakar fosil dengan menggunakan kendaraan listrik agar kualitas udara di Indonesia semakin baik," ujar Menhub.
Berita Terkait
-
Genjot Investasi Lokal, Thailand Mulai Naikkan Pajak Impor Mobil Listrik
-
BAIC T1 Unjuk Gigi di GIIAS Bandung 2026
-
Hubungan Seks di Halaman Rumah Warga! WNA Australia Dilarang ke Indonesia 10 Tahun
-
Sinergi Komunitas dan Perusahaan Pembiayaan Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
-
Warga Australia Diblokir Masuk Bali Selama 10 Tahun karena Kasus Asusila
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
- Viral Karnaval Mirip Ritual Satanisme di Pekalongan, Ada Penyembelihan Hewan dan Okultisme
- Polisi Sebut Wanita di Video Viral Biksu Thailand Mendadak Kaya Sejak Bolak Balik Masuk Kuil
Pilihan
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
-
Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
Terkini
-
Nasib Warga Kampung Adat Sade yang Masih Tinggal di Pengungsian
-
Ayah Asal Australia Ditemukan Tewas Tergantung Kabel Setrika, Dua Anak Tergeletak di Lantai
-
Lima Tahun Holding Ultra Mikro, Jutaan UMKM Naik Kelas
-
Hiu Paus 8 Meter Terdampar di Pantai Pengeragoan, Mati dan Dikubur
-
Bule Geber Motor Depan Dirjen Imigrasi, Ketahuan Overstay Akhirnya Dideportasi dari Bali