KLB Ditolak, AHY: Tak Ada Dualisme di Partai Demokrat, Saya Ketua Sah!

SuaraBali.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY nyatakan tak ada dualisme Partai Demokrat setelah KLB kubu Moeldoko ditolak pemerintah alias gagal. AHY pun langsung menyatakan dirinya adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah.

AHY terima kasih banget ke Presiden Jokowi yang membuktikan hukum ditegakkan dengan adil.

“Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Sekali lagi tidak ada dualisme. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor Partai Demokrat yang disiarkan Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

AHY gagal dikudeta Moeldoko. AHY terima kasih ke Jokowi dan bersyukur pemerintah Jokowi menolak KLB Demokrat hasil Deli Serdang.

Baca Juga: Demokrat Moeldoko Ditolak, Yasonna: Bukti Pemerintah Bertindak Objektif

AHY menilai keputusan pemerintah menolak KLB itu adalah kemenangan bukan cuma untuk Partai Demokrat saja tapi juga kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati kami menerima keputusan terseut. Kami bersyukur ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat tapi kehidupan demokrasi di Tanah Air, Alhamdulillah dalam kasus ini hukum ditegakkan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” ujar AHY.

AHY mengucapkan deretan terima kasih kepada jajaran pemerintah yang telah bertindak objektif memutus KLB Demokrat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargan setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk tegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya khususnya dalam KLB ilegal dan inkonstitusional,” ujar putra SBY itu.

AHY kemudian menyampaikan terima kasih ke Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran komisioner KPU, jajaran Kemenkumham dan unsur pemerintah lainnya.

Baca Juga: Kudeta Moeldoko Gagal, AHY: Terima Kasih Presiden Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM tolak KLB Demokrat Deli Serdang karena tidak bisa melengkapi syarat pengesahan kepengurusan. Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemerintah membuktikan transparan dan netral dalam memutus persoalan partai politik ini.