Mengejutkan! MUI Akan Larang Vaksin COVID-19 AstraZeneca

SuaraBali.id - Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan larang Vaksin AstraZeneca. Larangan itu akan diberikan setelah pandemi COVID-19 dinyatakan hilang dari Indonesia.

Kini MUI Masih membolehkan vaksin AstraZeneca digunakan. Hal itu dikatakan Ketua Bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam. Kata dia vaksin Covid-19 AstraZeneca tak boleh digunakan dalam kondisi normal.

Kondisi tersebut merujuk saat pemerintah memiliki alternatif lain dalam penggunaan vaksin. Menurut Niam, syarat serupa juga berlaku terhadap Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat yang diterbitkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap vaksin asal Inggris tersebut.

"Dalam situasi aspek keamanan yang dilakukan BPOM, kalau kondisi normal pasti enggak boleh. Dia harus melewati fase uji macam-macam," kata Niam, Rabu (24/3/2021).

Baca Juga: Efek Samping Vaksinasi COVID-19 Kedua Lebih Berat, Apa Penyebabnya?

Pemerintah saat ini telah menetapkan kondisi darurat sebagai syarat penggunaan AstraZeneca. Kondisi tersebut, kata dia, telah mengizinkan sesuatu yang asalnya terlarang.

Izin penggunaan vaksin yang mengandung bahan terlarang, kata Niam, juga bukan kali pertama bagi MUI. Sebelumnya, MUI juga pernah mengeluarkan izin penggunaan terhadap vaksin polio yang diketahui mengandung unsur yang tidak dibolehkan pada 2000.

Kemudian, ada vaksin polio dengan injeksi pada 2005. Disusul vaksin meningitis pada 2009 yang diketahui mengandung tripsin atau bagian dari perut babi.

Namun, kata dia, MUI memutuskan untuk memberi izin penggunaan vaksin tersebut sebab dalam kondisi darurat.

Larangan menggunakan vaksin tersebut baru dikeluarkan setahun kemudian pada 2010 setelah pemerintah memiliki alternatif vaksin lain asal China.

Baca Juga: Halal - Haram Vaksin AstraZeneca, Begini Kata Pemkot Tangerang Banten

"Dan kemudian memenuhi syarat tathir syar'i. Kita nyatakan halal. Dengan demikian yang tadi asalnya haram tapi boleh, menjadi tidak boleh karena ada alternatif dan mencukupi," kata dia.