SuaraBali.id - Dampak buruk jika KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko tak diterima, Moeldoko kehilangan muka. Bahkan bisa juga Moeldoko kehilangan harga diri.
Hal itu diungkapkan Pengamat politik, Ujang Komarudin. Dia menilai jika Partai Demokrat kubu Moeldoko gagal mendapat SK Kemenkumham maka Kepala KSP itu akan kehilangan harga diri dan kehormatannya.
"Kalau gagal mendapatkan SK Kemenkumham, maka Moeldoko bukan hanya kehilangan muka. Tapi juga kehilangan harga diri dan kehormatan," kata Ujang Komarudin.
Moeldoko juga pastinya akan didesak untuk melepas jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
"Yang pantas dilakukan, baiknya mengundurkan diri dari KSP. Seorang prajurit yang ksatria, akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya," tutur pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ini.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muzhar mengonfirmasi pihaknya telah menerima pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Cahyo mengatakan surat permohonan tersebut berisi perubahan susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.
Hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Iya mereka sudah datang kemarin menyerahkan (surat) permohonan perubahan kepengurusan dan AD/ART. Kemarin mereka serahkan. Itu ada beberapa tim Pak Jhoni Allen dan kawan-kawan," ujar Cahyo.
Baca Juga: Kisruh Demokrat, Gatot Akui Khawatir Langkah Moeldoko Rusak Citra TNI
Cahyo tak menyebut secara pasti terkait kelengkapan permohonan yang telah dilayangkan Demokrat kubu Moeldoko tersebut. Hanya saja, ia memastikan pihaknya saat ini tengah mempelajari permohonan tersebut.
"Kalau kami kan namanya siapa pun datang kepada kami, kami terima, dengarkan. Karena pihak KLB Deli Serdang ingin menyampaikan surat pada intinya mengajukan perubahan kepengurusan dan AD/ART, kami akan pelajari," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
PEVC 2026 Akan Digelar Oktober, Bahas Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia
-
Moeldoko Sentil Pemerintah Terkait Nasib Subsidi Mobil Listrik yang Bikin Konsumen Bingung
-
Moeldoko: Pakai Mobil Listrik Lebih Hemat, Biaya BBM dari Rp 6 Juta Jadi Rp 800 Ribu
-
Moeldoko Kenang Try Sutrisno: Sosok Panglima Agitator yang Bakar Semangat Prajurit
-
Analis Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrem Selama Mudik Lebaran 2026
Terpopuler
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Pengamat Nilai Manuver KSP Listyo Bongkar Hambatan Birokrasi Jadi Investasi Jangka Panjang
- Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Sakit Apa? Meninggal Dunia di Usia 52 Tahun
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Menuju 131 Tahun, BRI Teguhkan Peran Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
-
El Nino Menggila hingga 2027, Daerah Mana saja di NTB Bakal Segera Disiram Hujan?
-
Selaras dengan Asta Cita, BRI Perkuat Pembiayaan Produktif dan Inklusi Keuangan
-
Blak-blakan Menteri Bahlil Soal Penyebab Antrean BBM di Bali dan Solusi Kilatnya
-
Aliran Dana Haram Rp12,4 Miliar Terbongkar, KPK Panggil Sejumlah Pejabat Lombok Barat